Pemprov DKI Targetkan Program Sekolah Swasta Gratis Diterapkan Tahun Depan

Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut pihaknya sudah mulai mengkaji penerapan program sekolah swasta gratis. Ia mengakui ada kemungkinan kebijakan tersebut bisa diterapkan di Ibu Kota.

"Kemungkinan ada harapan (sekolah swasta gratis) diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Saat ini, pihak Disdik sedang melakukan perhitungan secara pendanaan untuk kebijakan ini. Apalagi, rencananya akan ada pengalihan dana untuk bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ke sekolah gratis.

"Namun kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detil keseluruhan kebijakan ini," jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap pengkajiannya bisa selesai tahun ini. Dengan demikian target penerapan sekolah swasta gratis bisa dilakukan pada 2025 mendatang.

"Kami usahakan (pengkajian sekolah gratis) akhir tahun selesai," pungkasnya.

DPRD soal Sekolah Swasta Gratis

Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak sebelumnya menyebut wacana sekolah swasta gratis untuk warga Jakarta yang tidak mampu sudah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi DPRD DKI. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta segera menerapkan kebijakan ini.

Jhonny mengatakan, kebijakan sekolah gratis bisa diterapkan lebih dulu untuk sekolah swasta grade C dan D. Lewat program ini, diharapkan tujuan pemerataan pendidikan untuk warga Jakarta bisa terwujud.

Penggunaan anggaran juga bisa lebih efisien karena bisa mengalihkan dana bantuan pendidikan dari program Kartu Jakarta (KJP) Plus ke sekolah gratis.

"Kita semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini," ujar Jhonny kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).

Ia juga menyebut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono juga telah menyetujui usulan ini dan telah melakukan pengkajian lebih lanjut.

"Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," jelas Jhonny.