Suara.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana menyebut Anies Baswedan kerap menghilangkan program pendahulunya saat menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2017-2024. Program yang telah dibuat disebutnya diklaim dan diganti namanya.
Hal ini dikatakan William membalas sindiran Anies yang menyebut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menghilangkan program bantuan untuk warga Jakarta. Menurutnya, Heru justru bertujuan baik, yakni merapikan data penerima yang selama ini berantakan.
Sebaliknya, William justru menilai Anies kerap menghapus dan mengeklaim kebijakan pendahulunya. Ia mencontohkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang kerap disebut dibuat era Anies.
Menurut William, Anies hanya mengubah nama program KJP yang dibuat era Joko Widodo saat masih jabat gubernur menjadi KJP Plus.
"Anies ini jualan program Gubernur Jokowi tapi diubah nama nya. Jadi masyarakat lupa dengan Jokowi, ingatnya Anies. Padahal semuanya sudah ada sejak Jokowi," ujar William kepada Suara.com, Senin (22/7/2024).
Apalagi, program KJP Plus ini kerap digaungkan Anies saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sering kritik Jokowi dan Heru tapi bawa-bawa program Jokowi sebagai bahan kampanye," jelasnya.
Ia pun menilai Anies merupakan contoh pemimpin yang tidak layak untuk dipilih.
"Pemimpin yang menghilangkan jejak pemimpin sebelumnya, tidak layak dipilih," pungkasnya.
Diketahui, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Usai masa jabatannya habis, Gubernur DKI diemban oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat.
Pada Pilkada 2024 nanti, Anies dicalonkan maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Anies sebelumnya mengkritik soal kinerja Heru Budi yang dianggap menyunat kebijakann yang telah dibuat olehnya.
Anies mengklaim, selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja. Masyarakat dinilai merasakan damai dan ketenangan.
Anies juga menyebut hal itu bisa kembali, jika ia kembali menjabat sebagai Gubernur.
TERPOPULER
