Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mempercepat proses terkait pengganti Hasyim Asy'ari pasca dipecat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kasus cabul. Namun, Jokowi mengklaim masih menunggu proses administrasi rampung.
Hal itu ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan soal surat presiden (surpres) pengganti Ketua KPU.
"Itu kan proses administrasi. Kalau sudah selesai rampung akan kami percepat," kata Jokowi Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024).
Teken Keppres
Diketahui, Jokowi telah menandatangani keputusan presiden atau Keppres tentang pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI. Keppres tersebut menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
![Presiden Jokowi jelang keberangkatan menuju Uni Emirat Arab dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024). [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/16/32899-presiden-jokowi-jelang-keberangkatan-menuju-uni-emirat-arab.jpg)
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan Keppres tersebut diteken Jokowi pada Selasa, 9 Juli 2024. Melalui Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024, Jokowi memberhentikan Hasyim dengan tidak hormat.
"Menindaklanjuti putusan DKPP dan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Ari kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).
![Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta (3/7/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/03/19653-ketua-kpu-hasyim-asyari-hasyim-asyari.jpg)
Kasus Cabul Hasyim Asy'ari
Diketahui, DKPP telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU RI.Sanksi ini diberikan kepada Hasyim dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.
Baca Juga: RUU TNI-Polri Banjir Kritikan, Jokowi Lempar Bola Panas: Tanya ke DPR
"Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Imum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, Rabu (3/7/2024).
Setelah dipecat, posisi Hasyim Asy'ari kini diisi oleh Mochammad Afifuddin. Penggantian sementara pimpinan KPU itu berdasar hasil rapat pleno KPU pada Kamis (4/7/2024) lalu.
