"Selain itu, kerja sama peleburan dan pemurnian pelogaman timah dilakukan tanpa melalui proses negosiasi," tambah jaksa.
Dalam pertemuan di Hotel dan Restoran Sofia pada Agustus 2018, disepakati harga sewa peralatan processing pelogaman timah sebesar USD 3.700 per ton SN di luar harga bijih timah yang harus dibayar oleh PT Timah kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, dan PT Sariwiguna Binasentosa.
Lalu, untuk PT Refines Bangka Tin diberi penambahan insentif sebesar USD 300 per ton SN. Dengan begitu, nilai kontrak khusus untuk PT Refined Bangka Tin menjadi sebesar 4 ribu dolar Amerika Serikat per ton SN.
"Biaya yang dikeluarkan apabila PT Timah melakukan peleburan sendiri di Unit Metalurgi (Unmet) PT Timah, Tbk di Muntok Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tercantum dalam Harga Pokok Produksi (HPP) Unmet PT Timah, Tbk di Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai dasar taksiran Unit Metalurgi yaitu sebesar USD 900-1200 per Ton Sn," ungkap jaksa.
Jaksa mengatakan, program kerja sama itu merupakan akal-akalan Mochtar, Riza, Alwin, Emil, bersama-sama dengan Tamron, Suwito, Rosalina, Fandi Lie, Robert Indarto Reza Andriansyah, dan Harvey Moeis.
Harvey meminta perusahaan-perusahaan smelter menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan untuk diserahkan kepada Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) dengan nilai sebesar USD 500 per Ton yang dihitung dari jumlah hasil peleburan timah dengan PT Timah.
"Adapun mekanisme pengumpulan dana pengamanan yang seolah-seolah biaya corporate social responsibility (CSR) tersebut ada yang diserahkan secara langsung kepada Harvey Moeis dan ada yang ditransfer melalui rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange dan money changer lainnya yang seolah-olah uang Rosalina, Fandi Lie, Robert Indarto, Reza Andriansyah," kata Jaksa menjelaskan.
"Harvey Moeis yang menyepakati besaran pembayaran sewa peralatan processing pelogaman timah jauh melebihi nilai HPP smelter PT Timah Tbk," tandas jaksa.
Diketahui, ada 22 tersangka dalam perkara korupsi timah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300 triliun berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam kasus ini, tersangka pertama kali ditetapkan pada 30 Januari 2024, atas nama Toni Tamsil (TT) alias Akhi, adik tersangka Tamron Tamsil.