Infografis
Suara.com - Ribuan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (28/7/2025) siang.
Aksi bertajuk "Aksi Indonesia (C)emas 2025" ini menyuarakan keprihatinan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa total 1.489 personel diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB.
Personel tersebut disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar Monas untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Personel gabungan dari Polda, Polres dan Polsek jajaran,” kata Susatyo kepada wartawan.
Susatyo memastikan seluruh personel yang bertugas tidak akan dibekali dengan senjata api.
Pendekatan persuasif dan humanis akan menjadi prioritas utama dalam pengamanan unjuk rasa kali ini.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa aparat akan mengambil tindakan tegas jika massa aksi melakukan tindakan anarkis.
Oleh karena itu, Susatyo mengimbau agar para peserta dapat menyampaikan pendapat mereka dengan tertib dan damai, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Universitas Cenderawasih Tolak Kenaikan UKT Ricuh, 4 Polisi Terluka dan Truk Dibakar
“Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan, dan taat pada aturan yang berlaku,” imbaunya.
Sejumlah tuntutan yang diusung dalam aksi ini antara lain penolakan terhadap RUU KUHAP, kritik terhadap kebijakan tambang dan energi, serta desakan untuk pengesahan Perpu Perampasan Aset.
Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.
Susatyo mengimbau masyarakat luas untuk menghindari kawasan Monas guna mencegah kemacetan lalu lintas.
“Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional jika terjadi lonjakan jumlah massa atau gangguan keamanan,” katanya.
