Suara.com - Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menjaga silaturahmi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, seiring hubungan kedua tokoh tersebut yang disebut baik-baik saja.
Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana pada Rabu (6/8/2024) kemarin berujar presiden tetap membuka komunikasi, baik dengan Megawati maupun tokoh bangsa yang lain.
"Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh bangsa," kata Ari, dikutip pada Kamis (7/8/2024).
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati sebelumnya juga mengeklaim jika hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Meski mengaku masih akur dengan Jokowi, Megawati menegaskan sikapnya yang terang-terangan menolak wacana jabatan presiden tiga periode.
Menanggapi ihwal wacana jabatan presiden tiga periode itu, Ari mengeklaim bahwa Jokowi taat terhadap konstitusi.
"Terkait dengan narasi tiga periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi, perlu ditegaskan bahwa sejak awal saat wacana itu muncul, sikap Presiden Jokowi sangat jelas, beliau patuh dan taat pada konstitusi. Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh presiden," tutur Ari.
Mega Buka-bukan soal Jokowi
Megawati sebelumnya menegaskan soal sikapnya yang menolak wacana presiden tiga periode. Ia menyampaikan jika hubungannya secara pribadi dengan Presiden Jokowi baik-baik saja, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Megawati menyampaikan hal itu dalam memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati dalam keterangannya yang diterima Suara.com.
Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi.
"Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," katanya.
Ia meminta mereka untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.
"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," katanya.
Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.
