Infografis
Suara.com - Kegerahan masyarakat terkait upaya DPR yang mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah, dalam Revisi Undang-Undang Pilkada semakin keras.
Usai ramai tagar #kawalkeputusanMK, kini sejumlah akun mengunggah kembali video yang menampilkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam debat capres beberapa waktu lalu.
Dalam cuplikan yang diunggah akun X @ARSIPAJA, Prabowo mengungkapkan Anies tidak akan jadi Gubernur DKI Jakarta bila Jokowi otoriter.
"Kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur, kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi gubernur" Prabowo, debat capres 12 Desember 2023," tulis akun @aingriwehuy.
Selain itu, akun lainnya juga mempertanyakan pernyataan Prabowo saat debat presiden.
"Dan sekarang kejadian beneran kan Pak @prabowo. Masih mau bilang @jokowi bukan diktator?" tulisnya.
Dari pantauan Suara.com, video tersebut sudah disaksikan 724.100 penonton.
Sebelumnya diberitakan, warganet juga mengunggah gambar bertuliskan 'Peringatan Darurat' ramai-ramai diunggah warga di media sosial X.
Tulisan 'Peringatan Darurat' dengan latar belakan biru dan terpampang gambar Garuda Pancasila itu menjadi respons keprihatinan lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kini sedang dijegal DPR.
Baca Juga: Ketua MKMK Sebut Baleg DPR Telah Membangkang Dari Putusan Pengadilan
Dari pantauan yang dilakukan di media sosial, sejumlah publik figur mengunggah gambar tersebut melalui akun X. Seperti yang dilakukan penyanyi Fiersa Besari, Komika Panji Pragiwaksono, hingga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Meski begitu, gambar tersebut juga ramai diunggah akun warganet lainnya, baik yang sudah bercentang biru maupun warganet biasa. Dari pantauan Suara.com, setidaknya sudah ada 36.800 cuitan yang mengunggah gambar peringatan tersebut dengan tagar #KawalPutusanMK, Rabu (21/8/2024).
Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama dengan Pemerintah dan DPD RI untuk membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Mewakili pemerintah terlihat hadir Menkumham Supratman Andi Agtas, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat telah dihadiri oleh 28 orang anggota dari 80 anggota dari 9 fraksi lengkap bahkan ini tergolong rapat paling ramai Pak Menteri, oleh karena itu perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum," kata Awiek membuka rapat.
