Suara.com - Muncul unggahan di tanggal 20 Agustus 2024 pada sebuah channel YouTube yang menyampaikan narasi di bagian judul yang menyebut Presiden Jokowi dituntut mundur dari jabatannya.
Sesudah dilakukan pengecekan fakta secara mendalam, video tersebut hanya menampilkan cuplikan aksi demonstrasi yang tidak saling berkaitan dan narator hanya membaca ulang pada artikel yang termuat pada website hariandialog.co.id dengan judul “BEM SI Demo di Patung Kuda Arjuna: 12 Tuntutan Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi”.
Artikel tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2024 dan membahas mengenai 12 tuntutan yang merupakan hasil kajian BEM SI tentang evaluasi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berlangsung 10 tahun atau 2 periode pemerintahan.
Berikut ini 12 tuntutannya:
1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024
2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI-Polri demi demokrasi Indonesia
3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat
4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian
5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati
6. Cabut PP No. 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel
7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek
8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan
9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah
10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia
11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia
12. Cabut dan revisi Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya
Dari uraian dan penelusuran fakta di atas, narasi yang menyebut bahwa Jokowi dituntut untuk mundur dari Jabatan karena tidak mampu membawa negara pada kemajuan adalah hal yang salah atau hoaks. Dengan demikian narasi ini termasuk dalam konten yang dimanipulasi.
