Infografis
“Karena tanggal 23 Juli DPP PKB mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan salah satu hasil Mukernas itu adalah menjadwal Muktamar PKB itu di akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada,” ujar Sekretaris Fungsionaris DPP PKB, A. Malik Haramain di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024) malam.
“Namun, Muktamar digelar lebih awal dari keputusan pada Bulan Agustus 2024 ini,” imbuhnya.
Selain itu, lahirnya gerakan ini juga dikarenakan kepengurusan PKB hasil Muktamar PKB 2019 lalu dinilai menghilangkan peran kiai kepada partai. Pasalnya, pengubahan peran kiai yang diwakili Dewan Syura di PKB menjadikan peran kiai lebih terbatas pasca muktamar tahun 2019.
Sehingga, pihaknya menilai Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB menjadi satu-satunya tokoh sentral di PKB dan sulit diawasi. Hal tersebut juga yang menjadikan alasan pihaknya tidak menganggap sah hasil Muktamar PKB 2024.
Malik menjelaskan pihaknya telah menunjuk Eks Sekjen PKB Lukman Edy sebagai Ketua Panitia Muktamar tandingan itu. Sementara untuk lokasi dipastikan digelar di Jakarta.
