Penuh Drama! Sejarah Terpilihnya Megawati Jadi Ketum PDI Pertama Kali

Suara.com - Sudah 30 tahun lebih Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sosok Mega yang kharismatik membuatnya tak tergantikan di partai berlambang banteng ini.

Megawati pertama kali duduk di kursi Ketum PDIP di tahun 1993 saat Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar 22-23 Desember di Hotel Garden, Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu PDIP masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Bukan perkara mudah bagi Megawati untuk menjadi orang nomor 1 di PDI sebab pemerintah saat itu tidak menyukai sosoknya yang merupakan anak Proklamator Bung Karno.

Megawati pertama kali bergabung menjadi kader PDI di tahun 1987 setelah dibujuk sang suami, Taufiq Kiemas. Sebenarnya keluarga besar Bung Karno telah bersepakat tidak mau terlibat dalam politik praktis karena trauma masa lalu khususnya pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Namun rezim Suharto yang otoriter menggerakkan kembali hati keluarga besar Presiden ke-1 RI Sukarno untuk berjuang di ranah politik. Diawali Taufiq Kiemas yang masuk PDI tahun 1982, baru kemudian disusul Megawati pada 1987 dan Guruh Soekarnoputra.

Di tahun 1993, terjadi konflik internal di tubuh PDI. Konflik ini mengakibatkan Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara, pada Juli 1993, menemui jalan buntu. 

Kuatnya intervensi pemerintah membuat PDI gagal memilih ketua umumnya. Di tengah konflik internal itu, muncullah nama Megawati Soekarnoputri sebagai calon ketua umum PDI selanjutnya.

KLB Ricuh 

Sebagai anak Proklamator Sukarno, kehadiran Megawati diharapkan bisa meredakan konflik internal partai. Pada 2-6 Desember 1993, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Megawati menjadi calon kuat Ketum PDI. Munculnya nama Mega membuat pemerintah gerah. DIbuatlah upaya menjegal Megawati agar tidak bisa hadir di KLB. 

Menurut Panda Nababan dalam buku otobiografinya "Dalam Pusaran Kekuasaan", kaki tangan pemerintah di internal PDI berhasil menghalangi Megawati untuk menjadi utusan DPC PDI Jakarta Pusat di KLB. Padahal Mega saat itu adalah Ketua DPC-nya. 

Tak habis akal. Kubu Mega mlalu mengurus perpindahan Mega ke Jakarta Selatan agar bisa menjadi anggota DPC PDI Jakarta Selatan. Setelah itu DPC PDI Jakarta Selatan melakukan konferensi cabang khusus untuk menentukan wakil-wakilnya di KLB Surabaya. 

Lewat lobi politik, Mega ditunjuk sebagai salah satu wakil DPC PDI Jakarta Selatan di KLB bersama Ketua PDI Jakarta Selatan ex officio Ratih Ratna Poernami. Saat KLB berlangsung, Mega dilarang masuk ke arena kongres. 

Sempat terjadi perdebatan panas antara tim Mega dengan pengurus caretaker PDI. Bahkan kata Panda Nababan, dirinya dan Taufiq Kiemas hampir terlibat adu jotos dengan para pengurus caretaker. Akhirnya Mega diperkenankan ikut KLB. 

Panda mengatakan, sejak sidang hari pertama pada 2 Desember 1993, KLB sudah diwarnai ketegangan akibat adanya campur tangan pihak pemerintah yang berupaya menggagalkan Mega. Mega sendiri hampir kena lempar asbak di arena kongres.

"Suasana di kongres semakin panas. Kursi dan asbak sudah terbang dilempar peserta kongres. Megawati sudah diamankan di bawah meja. Lampu dimatikan. Kepanikan melanda," ujar Panda menggambarkan situasi KLB PDI saat itu. 

Chaos nya suasana kongres sampai ke telinga Puan Maharani, anak Megawati. Puan yang saat itu masih kuliah di Universitas Indonesia, sengaja datang ke Surabaya untuk mengecek kondisi orang tuanya.

"Baru tiba di teras posko, Puan sudah menangis meraung-raung yang langsung dirangkul Taufiq Kiemas dan mendudukkan Puan di pangkuannya," kisah Panda Nababan. 

Presiden Suharto menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Pemerintah meminta PDI mendukung Budi Harjono sebagai Ketua Umum.

Larangan ini tidak digubris kader PDI. Mereka mendukung penuh Mega sebagai Ketua Umum. Dalam pemandangan umum, 256 cabang dari 305 cabang PDI di seluruh Indonesia mendukung Mega.

Melihat kuatnya dukungan arus bawah terhadap Mega, membuat Pemerintah khawatir. Suharto menganggap Megawati bisa menjadi ancaman terhadap kekuasaannya.

Atas intervensi pemerintah, kongres luar biasa berakhir dead lock. KLB gagal mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Biar begitu, secara de facto, Megawati adalah Ketua Umum PDI.

Megawati Terpilih Jadi Ketum

Sebagai lanjutan dari KLB Surabaya, digelar Musyarawah Nasional PDI di Jakarta pada 22-23 Desember1993. Pemerintah lewat militer kembali berupaya menggagalkan langkah Megawati dipilih menjadi Ketum PDI.

Namun Direktur A Badan Intelijen Strategis (Bais) Brigjen Agum Gumelar yang ditugaskan menggagalkan Munas PDI tidak menjalankan perintah atasannya. 

Agum membiarkan Munas PDI berjalan lancar tanpa intervensi siapapun dari pihak pemerintah. Ini terlihat ketika ada rekan Agum dari Departemen Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) mau mengacaukan Munas.

“Eit, no, no, no biarkan mereka berpesta demokrasi,” kata Agum kepada dua rekannya itu.

Alhasil munas berjalan mulus dan Megawati diangkat menjadi Ketua Umum PDI yang sah. Agum punya alasan mengapa waktu itu ia tidak menganggu Munas PDI.

“Saya hanya berusaha menegakkan demokrasi yang digembar-gemborkan waktu itu. Tapi sesungguhnya kita terpasung,” ujar Agum dikutip dari buku Agum Gumelar Jenderal Bersenjata Nurani.