REGIONAL:
Suara.com - Suasana peluncuran buku “Jokowi’s White Paper” di kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin, 18 Agustus 2025, berubah tegang saat lampu dan pendingin udara (AC) di ruangan mendadak mati total. Insiden ini terjadi hanya 10 menit setelah konferensi pers yang dihadiri Roy Suryo dan Dokter Tifa dimulai, memicu dugaan adanya upaya intimidasi.
Serangkaian kejanggalan memang sudah terasa sejak awal. Agenda yang semula dijadwalkan di Ruang Nusantara University Club (UC) UGM yang representatif, secara tiba-tiba dipindahkan ke area Coffee Shop yang jauh lebih sempit. Puncaknya adalah saat listrik di area tersebut padam, membuat suasana menjadi gelap dan gerah.
Di tengah kegelapan, insiden lain terjadi saat seorang pemateri dipanggil keluar oleh pihak yang diduga keamanan kampus, memicu perdebatan sengit mengenai kelangsungan acara.
Roy Suryo, salah satu penggagas buku, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut ada upaya sistematis untuk menghalangi acara tersebut dan mempertanyakan sikap almamaternya.
"Kami ini semua alumni UGM, tapi hanya untuk menggelar acara seperti ini saja mengapa begitu ketakutan hingga AC dan lampu dimatikan ? Kami tidak akan takut," ucap Roy Suryo dikutip Senin (18/8/2025).
Dokter Tifa menambahkan, pihaknya telah mengikuti prosedur, bahkan uang muka untuk penyewaan ruang utama telah dibayarkan. Namun, izin mendadak dicabut pada malam sebelumnya tanpa alasan yang jelas.
"Tapi kemarin malam (17 Agustus) kami dihubungi pihak UC UGM bahwa acara tak bisa dilakukan di situ (Ruang Nusantara) tanpa alasan jelas, uang muka pun dikembalikan," kata Tifa.
Meski dipindah ke Coffee Shop, masalah tak berhenti. "Tapi ternyata di sini (Coffee Shop UC UGM) pun lampu dan AC dimatikan, padahal kami sudah membayar penuh untuk makanan minuman bagi tamu kami," ujarnya.
UGM Buka Suara
Menanggapi rentetan insiden tersebut, pihak Universitas Gadjah Mada akhirnya buka suara. Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, membenarkan bahwa pihak UC Hotel UGM memang tidak memfasilitasi kegiatan tersebut dengan dua alasan utama.
"UGM memiliki dua alasan untuk mengambil keputusan ini yaitu alasan yang bersifat prosedural dan politis," kata Made.
Secara politis, UGM menilai acara tersebut sarat dengan muatan yang berkaitan dengan isu Joko Widodo. Pihak kampus menegaskan tidak ingin terlibat dalam polemik tersebut.
"UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Joko Widodo atau Jokowi. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung," jelasnya.
Dari sisi prosedural, UGM menemukan adanya ketidaksesuaian antara acara yang diajukan saat pemesanan dengan acara yang digelar. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran administratif yang menjadi dasar kuat bagi UGM untuk melakukan pembatalan.
UGM memandang bahwa acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan di atas dan UGM tidak bersedia terlibat dan memfasilitasi acara tersebut.
Selain itu, kata Made, acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal ketika melakukan pemesanan.
"Secara prosedur ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan," katanya.
TERPOPULER