Suara.com - Sebuah unggahan video yang menyebarkan informasi bahwa Gibran Rakabuming Raka gagal dilantik sebagai wakil presiden setelah ketahuan menghina Prabowo Subianto dan anaknya terbukti menyesatkan.
Video tersebut diunggah oleh channel YouTube "Infotama News" pada 3 September 2024 dan menggunakan judul provokatif yang tidak sesuai fakta.
Unggahan channel "Infotama News" tersebut menarasikan bahwa Gibran gagal dilantik karena menghina Prabowo dan anaknya.
Judul dalam unggahan tersebut mencantumkan narasi "Gibran Gagal Dilantik Setelah Ketahuan Hina Prabowo dan Anaknya" serta kalimat lain yang provokatif dalam thumbnail seperti "Prabowo Punya Anak H*mo dan Pecatan TNI".
Namun begitu, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan bukti yang mendukung klaim tersebut.
Isi video dalam unggahan tersebut ternyata hanya merupakan kumpulan cuplikan dari berbagai video yang tidak ada kaitannya dengan klaim tersebut.
Adapun narasi audio dalam unggahan tersebut hanya didasarkan pada artikel dari jawapos.com yang membahas tentang akun Kaskus dengan nama “Fufufafa” yang menjadi trending di media sosial Twitter (X).
Akun Fufufafa ini diduga milik Gibran dan memuat kritik terhadap Prabowo Subianto dan keluarganya. Namun, hingga kini, tidak ada bukti konkret yang mengaitkan Gibran dengan akun tersebut.
Selain itu, tidak ada kaitan antara unggahan ini dengan proses pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Beredar Tuduhan Rocky Gerung: Gibran Terima Duit dari Menteri, Korupsi Terungkap?
Unggahan video tersebut hanya memanfaatkan isu yang sedang menjadi trending dan menambahkan narasi baru yang menyesatkan agar tampak relevan. Klaim bahwa Gibran gagal dilantik adalah palsu, dan tidak ada informasi resmi yang mendukung tuduhan tersebut.
Kesimpulan
Narasi dalam video tersebut tergolong sebagai konten yang menyesatkan. Isinya merupakan hasil editan video dari berbagai sumber yang tidak berhubungan, disertai narasi yang salah dan provokatif.
Informasi mengenai Gibran gagal dilantik setelah menghina Prabowo dan anaknya tidak valid. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang belum terbukti kebenarannya.
