Heru Budi Anggap PT KAI Kurang Respons Terkait Lahan Kebakaran Manggarai

Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap PT Kereta Api Indonesia kurang respons terkat lahan bekas kebakaran di RW 06 dan RW 12 Jalan DR Saharjo I Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Padahal lahan tersebut milik KAI.

"Saya sudah fasilitasi (audiensi) tapi sepertinya PT KAI kurang respon. Tanah (bekas kebakaran milik) kan punya PT KAI," kata Heru di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Heru mengatakan pihaknya sudah berusaha melakukan audiensi guna membahas keberlanjutan nasib penyintas kebakaran di Manggarai karena sebelumnya menempati lahan milik PT KAI.

Sementara itu, kata Heru, sebanyak 450 orang penyintas direlokasi sementara ke rumah susun (rusun) Pasar Rumput yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

"Mereka akan diberi waktu dua hingga tiga bulan untuk mereka bisa kembali ke tempatnya. Dan tiga bulan ini sementara gratis," ujar Heru.

Sementara itu, Pasar Jaya menyediakan sebanyak 689 unit kamar di menara tiga dan jumlah ini cukup untuk menampung para penyintas kebakaran Manggarai pada 13 Agustus lalu.

Sebelumnya diberitakan 683 bangunan rumah dan rumah semi permanen ludes dilalap api di RW 06 dan RW 12, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan itu pada Selasa (13/8) dini hari.

Jumlah warga penyintas kebakaran mencapai 3.043 jiwa atau 1.050 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, selain rusun, Pemprov DKI juga memberikan sejumlah bantuan pada para penyintas, salah satunya hari ini berupa paket sembako dan peralatan tulis bagi anak-anak.

"Ada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), telah menyumbang sejumlah 450 paket bagi warga yang terdampak kebakaran," ujar Heru.

Rusun Pasar Rumput sendiri mengusung konsep hunian yang terintegrasi dengan area pasar. Area bawah untuk pasar, sedangkan area atas untuk unit hunian.

"Rusun ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetapi dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi, ada dua konsep hunian, rusun sewa dan komersial. Rusun sewa diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah. Sekarang, sedang berproses yang komersial melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan dari pemerintah daerah," kata Heru.