Antara Profesionalisme dan Representasi Politik, Ini Kekurangan Zaken Kabinet Bila Diterapkan

Eviera Paramita Sandi

Rabu, 11 September 2024 | 17:23 WIB
Antara Profesionalisme dan Representasi Politik, Ini Kekurangan Zaken Kabinet Bila Diterapkan
Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto (tengah) menyapa tamu undangan disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/tom]

Suara.com - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung pasangan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rabuming Raka, hari-hari ini mulai membahas secara intensif komposisi menteri pada kabinet untuk pemerintahan mendatang.

Saat ini muncul wacana kabinet zaken seperti yang digulirkan Prabowo Subianto. Pemilihan menteri dalam kabinet zaken, representasi partai politik tidak menjadi prioritas.

Dengan lebih mengedepankan unsur profesional, diharapkan performa menteri yang ditunjuk bisa fokus pada implementasi program, tanpa beban atau target tertentu dari partai pengusulnya.

Sejarah Zaken Kabinet di Indonesia terjadi pada tahun 1957 pada kabinet Djuanda. Seperti diketahui, kabinet Djuanda merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Kabinet ini berhasil mengatasi berbagai masalah yang kompleks dan menciptakan stabilitas politik serta ekonomi yang relatif lebih baik.

Warisan Kabinet Djuanda masih relevan hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Namun demikian, kabinet yang diisi oleh para profesional di bidangnya ini bukan tidak mungkin tanpa kekurangan.

Berikut kekurangan Zaken kabinet yang diambil dari berbagai sumber :

Kurang representatif: Kabinet zaken seringkali dianggap kurang representatif karena tidak mencerminkan suara partai politik yang memiliki dukungan rakyat. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan masyarakat dan partai politik.

baca juga

Sulit membangun konsensus: Membentuk kabinet zaken yang solid dan kompak dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika para menteri berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Potensi konflik kepentingan: Jika para menteri memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang kuat, maka dapat menghambat pengambilan keputusan yang objektif.

Kurang fleksibel: Kabinet zaken cenderung kurang fleksibel dalam merespons perubahan situasi politik dan sosial. Hal ini disebabkan karena para menteri tidak memiliki basis dukungan politik yang kuat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Keunggulan Kabinet Zaken Bila Diterapkan Prabowo Subianto di Pemerintahannya Kelak

Keunggulan Kabinet Zaken Bila Diterapkan Prabowo Subianto di Pemerintahannya Kelak

News | Rabu, 11 September 2024 | 16:44 WIB

Zaken Kabinet Ala Prabowo: Seperti Apa Contoh Penerapannya di Indonesia?

Zaken Kabinet Ala Prabowo: Seperti Apa Contoh Penerapannya di Indonesia?

News | Rabu, 11 September 2024 | 16:19 WIB

Cara Hapus Akun Kaskus Sebelum Jejak Digital Menyebar, Fufufafa Wajib Tahu!

Cara Hapus Akun Kaskus Sebelum Jejak Digital Menyebar, Fufufafa Wajib Tahu!

Tekno | Rabu, 11 September 2024 | 16:47 WIB

Terkini

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:43 WIB

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:28 WIB