Ungkap Kans PDIP Gabung ke Rezim Prabowo, Puan Maharani: Insyaallah, Tidak Ada yang Tak Mungkin

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Selasa, 24 September 2024 | 16:07 WIB
Ungkap Kans PDIP Gabung ke Rezim Prabowo, Puan Maharani: Insyaallah, Tidak Ada yang Tak Mungkin
Ungkap Kans PDIP Gabung ke Rezim Prabowo, Puan Maharani: Insyaallah, Tidak Ada yang Tak Mungkin. [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp]

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberikan isyarat soal kemungkinan partainya bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan jika taka ada yang tidak mungkin. 

"Insyaallah (bergabung), tidak ada yang tidak mungkin," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). 

Puan menyampaikan, jika pihaknya selalu melakukan komunikasi usai Pemilu 2024 selesai. 

"Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi," ujarnya. 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. (Suara.com/Bagaskara)
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. (Suara.com/Bagaskara)

Sementara itu, saat disinggung kapan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri dengan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Puan hanya menjawab diplomatis. 

"Ya selalu ada komunikasi, saya sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo," ungkapnya. 

"Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya," sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Muzani mengatakan, jika pihaknya memiliki komunikasi yang bagus dengan PDI Perjuangan (PDIP). Ia lantas bicara soal kemungkinan PDIP merapat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi sering kali tujuan kita sama," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia mengatakan, kalau pun setiap ada perbedaan sebenarnya merupakan cara mulia untuk mencapai tujuan yang sama.

"Kita tidak ketemu di jalan tapi ketemu di perempatan, sering kali begitu, jadi sebenernya perbedaan itu hanya sebuah cara bagaimana tujuan mulia itu dicapai," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Suara.com/Bagaskara)
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Suara.com/Bagaskara)

Di sisi lain, saat ditanya apakah akan mengajak PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo, Muzani tak memungkiri jika pemerintahan Prabowo ingin merangkul.

"Kita ingin agar pemerintahan pak prabowo-gubran lebih efektif. Dan situasi lebih kondusif, kerukanan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan parpol sebanyak-banyaknya mungkin akan kita rangkul dan dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih konfusif dan baik," katanya.

Dengan kekuatan yang besar, kata dia, akan ada ketenagan dalam pemerintahan ke depan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sindir Jokowi Bagi-bagi Bansos buat Menangkan Gibran, Ketua KPK Usul Praktik Conflict of Interest Masuk UU Tipikor

Sindir Jokowi Bagi-bagi Bansos buat Menangkan Gibran, Ketua KPK Usul Praktik Conflict of Interest Masuk UU Tipikor

News | Selasa, 24 September 2024 | 14:48 WIB

Rela Mati Demi Bela Rakyat Miskin, Analis Politik Sebut Sumpah Prabowo Gak Mudah Diwujudkan, Kenapa?

Rela Mati Demi Bela Rakyat Miskin, Analis Politik Sebut Sumpah Prabowo Gak Mudah Diwujudkan, Kenapa?

News | Selasa, 24 September 2024 | 13:39 WIB

Sumpah Prabowo Subianto: Saya Ingin Mati di Atas Kebenaran, Membela Rakyat!

Sumpah Prabowo Subianto: Saya Ingin Mati di Atas Kebenaran, Membela Rakyat!

News | Selasa, 24 September 2024 | 11:13 WIB

Sebut Ucapan Kaesang Kurang Ajar di Podcast, Dokter Tifa Colek Prabowo: Mempermainkan Bapak Begini Rupa di Televisi

Sebut Ucapan Kaesang Kurang Ajar di Podcast, Dokter Tifa Colek Prabowo: Mempermainkan Bapak Begini Rupa di Televisi

News | Senin, 16 September 2024 | 12:20 WIB

Terkini

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB