Rekomendasi keempat Pansus menyarankan penguatan peran lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal Kemenag dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pansus juga mengusulkan agar pengawasan eksternal melibatkan BPK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya.
“Kemenag sudah melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan, baik internal maupun eksternal. Bahkan, dalam layanan akomodasi di Arab Saudi, ada klausul kontrak yang memungkinkan aparat penegak hukum Indonesia terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi,” jelas Sunanto.
Rekomendasi kelima Pansus menekankan pentingnya figur Menteri Agama yang kompeten dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.
Menanggapi hal ini, Sunanto menegaskan bahwa pemilihan Menteri Agama adalah hak prerogatif Presiden. Namun, ia juga mengapresiasi kinerja Kemenag di bawah kepemimpinan Gus Men yang dinilai berhasil dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan ibadah haji.
Selama masa jabatan Gus Men, banyak capaian yang diraih, seperti program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), sertifikasi tanah wakaf, dan peningkatan prestasi siswa madrasah. Selain itu, indeks layanan KUA dan kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan signifikan.
Dengan lima rekomendasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ke depan akan semakin baik dan lebih transparan, serta regulasi yang ada akan lebih relevan dengan dinamika yang terjadi di Arab Saudi.
