Suara.com - Australia telah menyediakan ratusan kursi pesawat bagi warganya yang ingin meninggalkan Lebanon, menurut Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam pernyataan pada hari Kamis. Wong mendesak ribuan warga Australia yang masih berada di Lebanon untuk segera meninggalkan negara tersebut sementara masih ada kesempatan.
Dalam konferensi pers, Wong mengungkapkan bahwa Australia telah mengamankan 580 kursi untuk penerbangan yang akan berangkat pada hari Kamis dan Sabtu. Penerbangan ini diperuntukkan bagi warga negara, penduduk tetap, dan anggota keluarga mereka yang ingin pulang.
Sebelumnya, penerbangan tambahan juga telah diatur pada awal minggu ini.
Sekitar 1.700 warga Australia dan keluarga mereka telah mendaftarkan keinginan untuk meninggalkan Lebanon kepada pemerintah.
Kementerian Luar Negeri Australia mencatat bahwa negara tersebut memiliki komunitas Lebanon yang besar, dengan sekitar 15.000 warga Australia yang biasanya tinggal di Lebanon.
"Silakan ambil pilihan apa pun yang tersedia bagi Anda. Sekarang bukan saatnya untuk menunggu dan melihat, sekarang saatnya untuk pergi," kata Wong, menekankan pentingnya tindakan segera.
Australia telah meminta warga negaranya dan penduduk tetap untuk meninggalkan Lebanon selama beberapa minggu terakhir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga Australia di Lebanon, yang dapat menyulitkan proses evakuasi yang disponsori pemerintah.
Wong menyebutkan, bahwa dua penerbangan yang dijadwalkan ke Siprus pada hari Sabtu tergantung pada tetap dibukanya bandara Beirut.
"Kami sangat khawatir situasi akan semakin memburuk. Jika bandara Beirut ditutup, pilihan untuk berangkat akan semakin sedikit," ujarnya.
Baca Juga: Warga AS Tewas di Lebanon, Diduga Akibat Serangan Udara Israel
Sebagai bagian dari rencana darurat, Australia telah mengirimkan pesawat militer ke Siprus, namun penerbangan komersial tetap menjadi fokus utama selama bandara Beirut masih beroperasi. Wong juga menekankan dukungan Australia terhadap rencana gencatan senjata yang didukung AS di Lebanon untuk mengakhiri "siklus kekerasan," meskipun Israel telah menolak rencana tersebut.
