REGIONAL:
Suara.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung merespon positif atas kritik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pasca debat perdana di Pilkada Jakarta, yang berlangsung pada Minggu (6/10/2024) lalu.
LBH menganggap ketiga Paslon dalam Pilkada Jakarta belum punya program jitu mengatasi permasalahan Jakarta.
“Oh ya nggak apa-apa,” kata Pram saat melakukan blusukan di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Pramono menilai, sebagai calon gubernur, dirinya harus menghadapi kritik dari masyarakat atau koalisi masyarakat sipil.
Bagi Pramono, kritik bukan sesuatu yang buruk. Justru dengan kritik, dirinya bakal bisa berkerja lebih baik ke depannya.
“Jadi yang namanya calon gubernur, wakil gubernur itu memang harus dikritik setiap hari. Termasuk diri saya, jadi semakin dikritik semakin bagus,” katanya.
Politikus PDIP ini kemudian meminta agar seluruh masyarakat yang menilai pihaknya masih kurang baik bisa langsung menyampaikan kritiknya.
“Saya malah mengharapkan suara-suara seperti LBH, jangan hanya LBH, tetapi juga institusi lain yang paling penting adalah supaya membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat,” kata Pramono.
“Siapa pemimpin yang memang bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari lembaga-lembaga tersebut secara konkrit dan bisa diimplementasikan di lapangan,” tambahnya menandaskan.
Sebelumnya pasca debat perdana Pilkada Jakarta, LBH Jakarta menilai bahwa seluruh paslon tidak menawarkan solusi konkret yang berbasis masalah Jakarta.
Padahal seharusnya, seluruh paslon mampu menawarkan solusi yang demokratis dan berbasis ilmu pengetahuan terkait dengan berbagai permasalahan yang masih menjerat Jakarta.
Visi dan misi seluruh paslon, dinilai hanya sekedar jargonistik dan berorientasi pada peningkatan elektabilitas.
Dalam catatan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA), terdapat 9 permasalahan krusial dan mendesak di Jakarta yang hingga kini belum mampu diselesaikan.
Beberapa di antaranya seperti buruknya kualitas udara Jakarta, penggusuran paksa yang masih menghantui warga, ketiadaan jaminan hak atas hunian dan keamanan bermukim, buruknya akses atas air bersih akibat swastanisasi air, serta penanganan banjir yang belum sesuai akar penyebab.
Kemudian, seluruh paslon tidak memiliki pemahaman yang komprehensif soal keadilan gender.
TERPOPULER
