“Pak Prabowo nanti harus berani, harus turun langsung menjadi Panglima di dalam pemberantasan korupsi dan menegakkan hukum,” sebutnya.
Untuk diketahui, nama-nama Menteri maupun Wakil Menteri Prabowo yang pernah berurusan dengan masalah hukum diantaranya yaitu Airlangga Hartanto pernah berurusan dengan Kejaksaan Agung, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya di industri kelapa sawit periode Januari-April 2022.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dugaan korupsi sistem proteksi TKI Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada 2012, saat ia menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan pada 2009-2014.
Kemudian Budi Gunawan yang pernah menjadi tersangka korupsi saat dia menjabat sebagai kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006.
Zulkifli Hasan sempat disebut dalam konstruksi perkara suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutam di Provinsi Riau pada 2014.
Sakti Wahyu Trenggono juga pernah diperiksa KPK, soal aliran uang dalam perkara dugaan korupsi yang tengah disidik oleh Lembaga antirasuah tersebut.
Dito Ariotedjo pernah diperiksa Kejaksaan Agung pada 2023, terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G.
Edward Omar Sharif pernah tersandung kasus hukum terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 8 Miliar, kemudian Anis Matta pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus suap terkait impor daging sapi yang melibatkan rekannya di PKS, Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq.
Kontributor : Kanita
Baca Juga: Birokrasi Ribet jadi Obrolan Rakyat, Prabowo Minta Menteri Jujur Mengakui