REGIONAL:
- Prof. Zainal Arifin Mochtar menilai negara merespons film dokumenter Pesta Babi melalui pendekatan populisme yang memecah belah publik.
- Pemerintah lebih memilih mempertanyakan sumber pendanaan film daripada memberikan data pembanding untuk membantah substansi kritik yang disampaikan.
- Negara dianggap merasa terancam oleh munculnya narasi alternatif yang berpotensi merusak monopoli data dan analisis resmi pemerintah.
Suara.com - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Zainal Arifin Mochtar, menilai respons negara terhadap film dokumenter Pesta Babi tidak lepas dari kecenderungan populisme yang belakangan menguat dalam ruang politik.
Menurutnya, pola tersebut terlihat dari cara negara membingkai perdebatan dengan membelah kelompok yang dianggap pro-negara dan pihak yang diposisikan sebagai lawannya.
"Jadi negara ini seringkali lagi membangun nuansa populismenya. Jadi dalam konsep populisme itu seakan-akan harus dibagi antara yang rakyat dan bukan rakyat, yang nasionalis yang tidak nasionalis, yang pro negara sama pro antek-antek asing," kata Uceng sapaan akrabnya ditemui di sela-sela forum Konferensi Republik di Gadjah Mada University Club, Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026).
Disampaikan Uceng, cara negara merespons film Pesta Babi menunjukkan kecenderungan untuk mempertanyakan hal-hal di luar substansi yang disampaikan dalam film.
"Yang dipertanyakan adalah dananya bukan datanya. Padahal bagi saya sederhana saja, harusnya yang didebat itu adalah datanya," ujarnya.
Uceng mencontohkan bahwa apabila terdapat informasi yang dianggap keliru dalam film, negara cukup menunjukkan data pembanding untuk membantahnya.
Ia menilai perdebatan mengenai kondisi proyek pembangunan atau kebijakan publik seharusnya diselesaikan melalui adu data. Bukan malah melalui insinuasi terhadap pihak yang menyampaikan kritik.
"Betul kah, misalnya food estate kuatrik udah berantakan? Bantah aja datanya gitu. Yang kita dorong pada negara adalah bantahlah datanya. Cukup untuk menjelaskan secara data," ucapnya.
Selain faktor populisme, Uceng menduga keresahan negara terhadap film tersebut bukan terletak pada medium film itu sendiri. Melainkan pada kemunculan narasi alternatif yang menawarkan perspektif berbeda dari narasi resmi pemerintah.
"Saya sih menganggap negara bukan takut pada film, yang negara takutkan itu adalah narasi alternatif, yang negara takutkan itu adalah data pembanding," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pemerintahan yang cenderung otoriter dan populis, penguasaan atas data dan analisis sering menjadi instrumen penting.
Oleh sebab itu, kehadiran informasi atau analisis yang berbeda kerap dipandang sebagai ancaman terhadap narasi yang selama ini dibangun.
"Di tengah negara yang otoriter, populis otoritarianistik itu biasanya dia akan memonopoli yang namanya data kan dan memonopoli analisis," tuturnya.
TERPOPULER
