Infografis
Sindirian tersebut diucapkan Hasto menanggapi pertemuan calon gubernur Jawa Tengah tersebut dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Sudaryono pertemuan Luthfi dan Jokowi bukan hal yang dilarang.
"Ya terserah lah, tanyakan sama beliau saja, kalau saya kan masa ngga boleh ketemu? Kan boleh saja," kata Sudaryono di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Sudaryono mengatakan Luthfi yang memiliki kartu tanda anggota Partai Gerindra itunjuga diperkenankan bila ingin bertemu Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, termasuk bertemu Jokowi.
"Misalnya Pak Luthfi mau ketemu Pak Prabowo kan juga boleh, Pak Luthfi kan kader Gerindra, Pak Luthfi kan ber-KTA Gerindra. Jadi bertemu dengan ketum ya boleh, ketemu dengan Pak Jokowi silaturahmi kan boleh saja," kata Sudaryono.
Menurutnya bila sekadar pertemuan dan silaturahmi dengan tokoh merupakan hal wajar. Terpenting bagi Sudaryono, cagub dan cawagub yang diusung partainya tidak melakukan pelanggaran dalam mengikuti Pilkada.
"Yang penting itu, yang nggak boleh itu money politik itu nggak boleh, kemudian kita ngatur-ngatur ke penyelenggara, kemudian kita ngatur-ngatur itu ngga boleh, yang nggak boleh nggakbboleh, yang boleh ya boleh," ujarnya.
Sebelumnya, Hasto menyoroti calon pemimpin daerah yang meminta endorse ke Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya sikap tersebut menunjukkan cakada tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.
Sorotan itu disampaikan Hasto menyusul pertemuan antara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin dengan Jokowi.
“Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” kata Hasto di Tangerang Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).
Baca Juga: Pede Bakal Banyak Pemilih PDIP Dukung Pasangan RIDO, RK: Tak Ada Jaminan Arahan Partai Diikuti
Hasto menduga para calon kepala daerah yang datang ke Jokowi ingin ada campur tangan dari aparatur negara di Pilkada. PDIP sendiri berpandangan bahwa Pilpres sudah selesai dan kepala negara kini dijabat Prabowo Subianto yang resmi menjadi Presiden RI.
Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November, mendatang.
“Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak, kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegas Hasto.
Hasto mengingatkan bahwa rakyat hakekatnya mencari calon pemimpin yang mau bergerak ke bawah, mendengarkan dan merasakan langsung penderitaan di masyarakat.
“Mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” ujar Hasto.
