REGIONAL:
Suara.com - Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Rabu memecat Menteri Keuangannya yang suka memberontak, Christian Lindner, yang menandakan kehancuran bagi koalisi tiga partai meskipun Scholz dapat tetap berada di pemerintahan minoritas.
Langkah tersebut dilakukan setelah perseteruan sengit selama berminggu-minggu yang mengguncang pemerintahan koalisi antara Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz, Partai Demokrat Bebas pimpinan Lindner, dan Partai Hijau.
Scholz memecat menteri keuangannya selama pertemuan penting para tokoh senior dari ketiga partai yang berbeda ideologi di kantor kanselir, kata juru bicara Scholz, Steffen Hebestreit kepada AFP.
Kantor kanselir menjadwalkan konferensi pers pada pukul 20.15 GMT, dan Lindner mengumumkan pernyataan kepada media segera setelahnya, yang akan diikuti oleh politisi Partai Hijau.
Pengamat fiskal, Lindner, telah mengusulkan reformasi besar-besaran untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman yang bermasalah yang ditentang oleh kedua partai lainnya, dan telah lama menggoda untuk melepaskan koalisi yang tidak bahagia tersebut.
Ia telah berulang kali memperingatkan tentang "musim gugur yang penuh keputusan" karena pembicaraan anggaran yang sulit telah menanti.
Wakil Kanselir Robert Habeck dari Partai Hijau telah memperingatkan bahwa pemilihan presiden AS, kesulitan ekonomi Jerman, dan perang Ukraina dan Timur Tengah menjadikan ini "waktu terburuk bagi pemerintah untuk gagal".
Harian Bild melaporkan bahwa pada hari Rabu ia memberi tahu partai-partai lain bahwa pembicaraan beberapa hari terakhir telah menunjukkan tidak ada cukup titik temu mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan.
Lindner berpendapat bahwa kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS telah membuat perubahan ekonomi menjadi lebih mendesak.
Surat kabar itu menambahkan bahwa Lindner telah menyarankan agar partai-partai memilih pemilihan baru pada awal tahun 2025, tetapi Scholz telah menolak usulan tersebut.
Jika dikonfirmasi, ini akan menunjukkan bahwa Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau akan berusaha untuk tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas hingga pemilihan yang dijadwalkan pada bulan September 2025.
TERPOPULER