Suara.com - Kuasa Hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Ario Montana menyebut bahwa larangan untuk berhubungan dengan pihak berperkara bagi insan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan batasan berlebihan.
Hal itu disampaikan usai sidang perdana judicial review terhadap pasal 36 huruf (a) dan 37 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Dia menyebut bahwa istilah silent profession yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat bagi lembaga KPK seharusnya tidak membatasi dengan cara yang berlebihan.
“Jangan sampai kemudian silent profession ini benar-benar diterapkan secara buta,” kata Ario di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
Dia juga menyebut bahwa pasal tersebut membatasi sifat manusia sebagai mahkluk sosial. Untuk itu, Ario menilai pasal itu juga memaksa insan KPK untuk menjadi introvert.
“Semua tidak boleh berkomunikasi, kita diciptakan untuk menduduki jabatan sebagai, mohon maaf, orang introvert, mungkin seperti itu yang tidak punya hidup sosial sama sekali,” ujar Ario.
Sebelumnya, Alexander Marwata mengajukan uji materi atau judicial review terhadap pasal yang melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berpekara ke MK.
Norma tersebut tercantum dalam Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gugatan itu diajukan Alex bersama Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan KPK Maria Fransiska selaku.
"Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian permohonan yang diajukan Alex, dikutip pada Kamis (7/11/2024).
Pasal 36 huruf (a) berbunyi:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun
Adapun, gugatan tersebut menggunakan batu uji Pasal 28 D Ayat (1) dan 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Isi Pasal 28 D ayat (1):
TERPOPULER
