DPRD DKI Jakarta Dorong Pemprov Tingkatkan Kolaborasi Penanggulangan Sampah

Suara.com - Masalah pengelolaan sampah menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta. Dengan volume sampah harian mencapai 8.000 ton yang dikirim ke TPST Bantargebang, kapasitas tempat tersebut kini telah melampaui batas. Tanpa solusi efektif, kondisi ini dapat menjadi tantangan besar bagi Jakarta di masa mendatang.

DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya melalui metode pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (3R). Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomis, seperti pupuk kompos dari limbah organik.

Pada 2025, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan TPS 3R di tujuh lokasi strategis, dengan alokasi anggaran Rp20–30 miliar per titik. Selain itu, warga Jakarta diwajibkan memilah sampah organik dan non-organik langsung dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau pakan ternak, sedangkan limbah non-organik seperti plastik dapat didaur ulang oleh industri.

Langkah ini bertujuan mengurangi beban TPST Bantargebang sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan juga menjadi solusi inovatif. Salah satu caranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Teknologi ini memanfaatkan pembakaran limbah atau gas metana dari landfill, yang tidak hanya mengurangi jumlah sampah tetapi juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sebagai contoh, PLTSa di Surabaya mampu menghasilkan 10 MW listrik dari 1.500 ton sampah per hari dengan investasi sekitar USD 49,86 juta. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengapresiasi langkah ini dan mendorong peningkatan fasilitas pengelolaan sampah modern seperti RDF Plant di TPST Bantargebang.

"Komisi D juga mendorong peningkatan TPS menjadi TPS 3R," tutur Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Jakarta Senin, (2/11/2024).

Untuk mendukung keberlanjutan program ini, DPRD menyarankan Pemprov menyediakan peralatan, bantuan operasional, dan insentif. Aset-aset Pemprov yang belum dimanfaatkan dapat digunakan untuk mendirikan TPS 3R, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses masyarakat.

“Komisi D menyarankan agar eksekutif mendukung keberlanjutan Program Bank Sampah melalui pemberian alat atau mesin penunjang, bantuan operasional, dan insentif,” kata Yuke.

Sementara itu, Anggota DPRD Nabilah Aboe Bakar Al-Habsy mengusulkan pengelolaan limbah plastik untuk pembangunan infrastruktur seperti rumah dan jalan. Selain membantu mengurangi sampah, inovasi ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu yang belum terwujud adalah pengolahan sampah modern dengan konsep waste to energy,”

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan kesiapannya untuk membangun TPS 3R dengan fasilitas modern seperti mesin pencacah dan pengering sampah. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan inovasi teknologi, pengelolaan sampah Jakarta diharapkan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, menjadikan kota ini lebih bersih dan ramah lingkungan.