Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, beserta jajarannya di Gedung Kemensos, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Agenda ini bertujuan memperkuat penyaluran program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat pada tahun 2025.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai isu, termasuk potensi perubahan dalam program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025. Perubahan ini mencakup kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlah penerima bantuan, yang selama ini disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
"Salah satu yang kami diskusikan tentang bantuan yang mungkin di tahun 2025 nanti ada penambahan mungkin juga pengurangan tergantung data tunggal yang diproses BPS," ujar Gus Ipul.
Pertemuan tersebut juga menyoroti kendala penyaluran bansos, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau layanan perbankan.
"Karena itu, kami mengundang pihak perbankan untuk bersama-sama mencari solusinya," tambah Gus Ipul.
Selain membahas penyaluran bansos, diskusi juga menyinggung upaya pemberdayaan masyarakat, terutama bagi penerima bansos dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Kan ini memang terbesar di anggaran kami. Ke depan ini kami ingin bergeser, karena Presiden Prabowo Subianto sekarang membentuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, itu artinya ada semacam penguatan pada pemberdayaan ini. Oleh karena itu, kami perlu kolaborasi, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, termasuk dengan perbankan dan BUMN,” jelas Gus Ipul.
Senada dengan pernyataan Gus Ipul, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung percepatan, serta penyesuaian jumlah penerima manfaat bansos pada 2025. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan efisiensi infrastruktur, seperti Kartu Indonesia Sejahtera dan sistem PT Pos Indonesia.
"Kami siap untuk mendukung percepatan, maupun nanti penambahan atau pengurangan jumlah penerima di 2025, sehingga kami bisa melakukan tindakan lebih awal untuk menyiapkan infrastrukturnya, baik Kartu Indonesia Sejahtera maupun infrastruktur PT Pos untuk bisa menyalurkan ke daerah tertinggal dan sebagainya," kata pria yang akrab disapa Tiko tersebut.
Tiko juga berharap agar program pemerintah melalui Himbara dapat terus berkembang sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan.
TERPOPULER
