REGIONAL:
"Rp91,3 triliun itu jangan dilihat sebagai angka besar begitu saja. Kita harus lihat dulu pendapatan daerah yang sebenarnya hanya Rp81,7 triliun," ungkap dia.
Meski demikian, terdapat defisit anggaran dari pendapatan sebesar Rp81,7 triliun. Sedangkan pengeluaran belanja daerah yang harus dikelola mencapai Rp82,6 triliun. Artinya, terdapat kekurangan hampir Rp1 miliar.
Untuk menutup defisit itu, Pemprov DKI Jakarta mengandalkan pembiayaan tambahan. Di antaranya melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp5 miliar.
Sedangkan total penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun mencakup berbagai sumber, termasuk dana pemerintah pusat. Dana itu langsung dialokasikan untuk kebutuhan tertentu. Seperti pembangunan MRT sebesar Rp4,7 triliun.
Dari berbagai pengeluaran, penerimaan tambahan akhirnya menyisakan sekitar Rp1 triliun untuk menutup defisit.
Intinya, pendapatan daerah sebesar Rp81,7 triliun ditambah penerimaan pembiayaan Rp9,6 triliun itulah yang membentuk total anggaran Rp91,3 triliun. "Ini menunjukkan bagaimana anggaran dikelola secara terukur dan transparan," tambah Taufik.
Sementara itu, dari total belanja daerah sebesar Rp82,6 triliun, porsi terbesar dialokasikan ke Komisi E DPRD yang membawahi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Komisi E mengusulkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun dengan fokus utama pada Program Sekolah Gratis. "Anggaran ini mencakup belanja operasional dan program lainnya. Untuk pendidikan, alokasi KJP dialihkan untuk mendukung sekolah gratis," papa dia.
Selain untuk pembiayaan pendidikan, anggaran Komisi E juga digunakan untuk kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat. Prioritas ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta melalui layanan dasar yang berkualitas.
Transparansi sangat penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat dapat memahami, setiap rupiah dalam anggaran telah direncanakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta.
"Dengan alokasi yang terukur, kita ingin memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur seperti MRT maupun layanan pendidikan gratis," tambah Taufik.
Pembahasan Anggaran secara Teliti
Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus memastikan APBD DKI Jakarta 2025 telah melewati pembahasan secara cermat dan teliti oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
Bahkan, pembahasan APBD DKI Jakarta 2025 itu dilakukan secara mendetail per komisi sesuai dengan program kerja masing-masing.
Di tengah panasnya politik Pilkada Jakarta 2024, para anggota legislatif bisa fokus membahas APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 secara berkualitas.
Setiap mata anggaran dan program kerja dibahas secara cermat dan teliti. "Alhasil, Perda APBD 2025 bisa disahkan tepat waktu, sebelum tanggal 30 November kemarin," kata Augustinus.
Meki telah disahkan, Perda APBD DKI Jakarta 2025 masih harus melewati evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu diundangkan dan diimplementasikan pada tahun 2025.
Evaluasi Kemendagri untuk memastikan penyusunan APBD DKI Jakarta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan terkait.
Maksimal 15 hari, waktu yang dibutuhkan dalam proses evaluasi. "Nah, kemarin sudah diajukan untuk evaluasi, semoga secepatnya tuntas," kata dia.
APBD DKI Jakarta harus ditetapkan sebelum memasuki tahun anggaran baru. Dengan kata lain, sebelum jatuh tempo pada 31 Desember 2024. "Jika melewati itu, akan ada sanksi administrasi," tutur Augustinus.
TERPOPULER
