REGIONAL:
- Menko Polkam Djamari Chaniago meminta masyarakat bijak menyikapi potongan informasi kebijakan publik di media digital pada Sabtu di Banjarbaru.
- Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan SDM.
- Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung serta mengawal proses pembangunan nasional secara utuh.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta publik agar lebih bijak dalam mencerna informasi terkait kebijakan publik.
Menurut dia, belakangan marak pemotongan informasi atau penggalan narasi kebijakan di ruang digital yang berpotensi memicu persepsi keliru di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus dipahami secara komprehensif, bukan berdasarkan potongan narasi yang kerap beredar di berbagai platform daring.
“Program-program itu jangan dilihat hanya sepotong-sepotong. Ya memang ada orang-orang yang bermain di medan digital (sosial media) itu memotong-motong,” katanya, dalam agenda kunjungan kerja serta ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari proses pembangunan jangka panjang yang terus berjalan.
Menurutnya, pemahaman yang parsial terhadap suatu kebijakan dapat mengaburkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara demi kepentingan masyarakat luas.
“Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Djamari.
Lebih lanjut, Djamari menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjalankan berbagai program fundamental yang menyentuh aspek vital kehidupan masyarakat.
Program-program tersebut mencakup penguatan sektor ekonomi, pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi tonggak pembangunan nasional.
Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan Program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Inisiatif tersebut dipersiapkan untuk membekali generasi muda dengan kompetensi yang relevan guna menghadapi tantangan di masa depan.
Djamari juga menekankan bahwa tidak ada kebijakan yang langsung sempurna pada saat tahap awal implementasi. Pemerintah menyadari adanya kendala maupun kekurangan di lapangan, sehingga masukan serta evaluasi berkelanjutan selalu dilakukan untuk memperbaiki kualitas eksekusi kebijakan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.
Guna memastikan jalannya pembangunan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ia meminta adanya dukungan serta kerangka berpikir yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap masyarakat bersama pemerintah daerah dapat menjaga semangat pembangunan dengan melihat setiap program secara utuh, termasuk proses perbaikan yang terus dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” ujar Djamari.
TERPOPULER
