Suara.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta pejabat jujur dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Pernyataan tersebut disampaikannya karena banyak penyelenggara negara yang menyampaikan harga secara janggal dalam catatan asetnya.
"Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta,” kata Nawawi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (10/12/2024).
Nawawi menegaskan bahwa kejanggalan itu pasti terdeteksi oleh KPK. Umumnya, KPK langsung menghubungi pejabat pemilik data tersebut untuk diklarifikasi.
“Kita nanya ke dia gitu, 'Di mana dapat Fortuner RP 6 juta? Kita pengin beli 10,' gitu kan,” ujar Nawawi.
Menurut Nawawi, banyak pimpinan instansi negara yang sembarangan menulis harga dalam LHKPN-nya, termasuk pejabat di Mahkamah Agung (MA).
Bahkan, Nawawi menyebut kejanggalan pengisian di MA sampai ke tingkat pimpinan. Dia bahkan pernah meminta timnya memelototi data yang diberikan dari pimpinan MA.
“Saya pernah meminta Direktorat LHKPN khusus untuk Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial dalam pengisiannya, itu lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Agung, yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” tutur Nawawi.
Untuk itu, Nawawi menyampaikan bahwa KPK tidak mau LHKPN hanya diisi untuk menggugurkan kewajiban belaka.
Sebab, dia menyebut data pada LHKPN merupakan bukti konsistensi pemberantasan korupsi para pejabat.
TERPOPULER
