REGIONAL:
Suara.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menyetorkan Rp3 triliun ke negara dari pengendalian perizinan sawit dan tambang pada kawasan hutan di lima provinsi.
Hal itu dia sampaikan dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Awalnya, Nawawi menjelaskan bahwa gerakan Stranas PK dimotori oleh lima kementerian/lembaga yaitu KPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kantor Staf Kepresidenan.
"Stranas PK merupakan aksi pencegahan yang mengoordinasikan 117 kementerian dan lembaga serta lebih 500 pemerintah daerah," kata Nawawi, Senin (9/12/2024).
"Pelaksanaan Stranas PK dimotori oleh lima kementerian/lembaga atau yang disebut sebagai tim nasional dengan KPK sebagai koordinator," tambah dia.
Nawawi kemudian menjelaskan sejumlah capaian Stranas PK, termasuk penerimaan negara yang mencapai Rp 3 triliun.
"Di antaranya Rp 3 triliun penerimaan negara dengan potensi penerimaan negara Rp30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan lima provinsi," ungkap Nawawi.
Selain itu, Nawawi menyebutkan capaian lainnya yaitu perbaikan tata kelola perizinan di sektor perkebunan dan mineral batu bara hingga digitalisasi sekitar 2.000 pelabuhan dan terminal khusus.
Digitalisasi itu disebut telah menurunkan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14 persen dari gross domestic product atau nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu.
Dia mengatakan layanan yang biasanya memakan waktu dua minggu, sekarang bisa selesai menjadi kurang dari sehari.
"Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performance pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD," ucap Nawawi.
Lebih lanjut, Nawawi juga menuturkan bahwa perbaikan sektor mineral telah membuat negara mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp7,7 triliun.
Dia juga menyebut Stranas PK telah berhasil mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan penggelembungan harga atau mark-up harga di sektor konstruksi hingga 20 persen.
Terakhir, Stranas PK juga disebut berhasil menutup celah korupsi kebocoran subsidi listrik dan LPG 3 kilogram.
"Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp50 triliun," tandas Nawawi.
TERPOPULER