PDIP Putar Rekaman Dugaan Kekerasan Aparat saat Rekapitulasi Suara di Kabupaten Paniai, Pelakunya Kabag Ops?

Dwi Bowo Raharjo, Faqih Fathurrahman

Jum'at, 13 Desember 2024 | 21:09 WIB
PDIP Putar Rekaman Dugaan Kekerasan Aparat saat Rekapitulasi Suara di Kabupaten Paniai, Pelakunya Kabag Ops?
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy. (Suara.com/Faqih)

Suara.com - PDI Perjuangan mengaku mendapat laporan soal kekerasan yang iduga dilakukan aparat kepolisian saat proses rekapitulasi suara dalam Pilkada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, mengatakan berdasarkan keterangan dari para saksi yang berada di lokasi, aparat kepolisian melakukan intervensi saat rekapitulasi suara sedang berlangsung.

“Telah terjadi proses yang menurut kami di mana proses rekapitulasi, kami melihat bahwa ada intervensi dari kepolisian,” kata Ronny di DPP PDIP, Jakarta Pusar, Jumat (13/12/2024).

Ronny mengatakan dalam proses rekapitulasi, aparat kepolisian terekam melakukan pemukulan tergadap komisioner yang saat itu sedang bertugas.

“Bahwa proses yang terjadi di Paniai di mana telah terjadi kekerasan oleh aparat kepolisian kepada komisioner yang sedang bertugas yang ada di Kabupaten Paniai,” katanya.

Ronny menduga aksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk intervensi terhadap proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

“Adapun yang terjadi ini tanggal 11 Desember 2024 pada hari Rabu kemarin, telah terjadi intimidasi, kekerasan oleh aparat kepolisian,” jelasnya.

Dari hasil video yang sempat diputar, lanjut Ronny, terlihat adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Kabag Ops Polres Paniai, AKP Hendri Jodo Manuru.

“Ya, di sini Kabag Ops yang bernama AKP Hendry Judo Manurung, telah melakukan intervensi terhadap rekapitulasi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Paniai,” kata Ronny sembari memperlihatkan video.

baca juga

Berdasarkan video yang diputar, terlihat kondisi jalannya rekapitulasi tidak kondusif. Beberapa pihak terlihat melakukan aksi saling serang.

Akibat kericuhan tersebut, rekapitulasi suara Pilkada di Kabupaten Paniai dihentikan sementara dan kembali dilanjutkan di Nabire.

“Karena terjadi intervensi oleh aparat kepolisian, sehingga terjadi deadlock, kemudian dipindahkan rekapitulasi di Nabire,” ucapnya.

Partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini mengaku sangat menyayangkan insiden tersebut. Baginya, apa yang dilakukan aparat kepolisian sebuah bentuk intervensi dari aparat pemegak hukum.

“Kami melihat ini adalah bentuk intervensi dari aparat penegak hukum, aparat kepolisian dalam proses demokrasi yang terjadi di Papua Tengah. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini sangat melihat bahwa ini adalah bentuk dari pengkebirian demokrasi yang terjadi di Papua Tengah,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Megawati Endus Ada Pihak yang Bakal Ganggu Kongres PDIP: Katanya Mau Diawut-awut

Megawati Endus Ada Pihak yang Bakal Ganggu Kongres PDIP: Katanya Mau Diawut-awut

News | Kamis, 12 Desember 2024 | 14:35 WIB

Curhat Ganjar Pranowo: 20 Tahun di Politik, Kini Fokus Bayar Hutang ke Istri dan Anak

Curhat Ganjar Pranowo: 20 Tahun di Politik, Kini Fokus Bayar Hutang ke Istri dan Anak

News | Rabu, 11 Desember 2024 | 20:08 WIB

Gerindra Klaim Menang Pilkada 27 Daerah di Kandang Banteng, Begini Respons PDIP

Gerindra Klaim Menang Pilkada 27 Daerah di Kandang Banteng, Begini Respons PDIP

News | Rabu, 11 Desember 2024 | 04:55 WIB

Dari Istana ke Partai Perseorangan: Drama Politik Jokowi Pasca Dipecat PDIP

Dari Istana ke Partai Perseorangan: Drama Politik Jokowi Pasca Dipecat PDIP

Liks | Selasa, 10 Desember 2024 | 18:27 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×