Dari Musuh Jadi Sekutu? Rusia Pertimbangkan Hapus Taliban dari Daftar Teroris

Suara.com - Parlemen Rusia telah mengesahkan undang-undang yang akan memungkinkan pengadilan untuk menangguhkan larangan terhadap kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Moskow.

Undang-undang baru tersebut, yang disahkan oleh majelis rendah parlemen, Duma Negara, membuka jalan bagi Moskow untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban Afghanistan dan berpotensi dengan kepemimpinan baru Suriah.

Undang-undang tersebut menguraikan mekanisme hukum bagi kelompok-kelompok untuk dihapus dari daftar resmi organisasi "teroris" terlarang di negara tersebut berdasarkan perintah pengadilan jika mereka menghentikan aktivitas terkait teroris.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Jaksa Agung Rusia dapat mengajukan permintaan ke pengadilan yang menguraikan bahwa kelompok terlarang telah "menghentikan" aktivitasnya "dalam mendukung terorisme." Seorang hakim kemudian dapat memutuskan untuk mencabut penetapan tersebut.

Taliban berada di kelompok pertama yang ditambahkan ke daftar terlarang, pada Februari 2003, dan HTS Suriah ditambahkan pada tahun 2020.

Kremlin telah menjalin hubungan dengan Taliban setelah kelompok Islam itu merebut kekuasaan pada Agustus 2021 saat pasukan pimpinan AS melakukan penarikan pasukan secara kacau setelah 20 tahun perang. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada bulan Juli bahwa Taliban sekarang menjadi sekutu dalam memerangi terorisme.

Namun, penghapusan Taliban dari daftar teroris Rusia tidak akan berarti pengakuan resmi terhadap pemerintahnya, atau apa yang disebutnya "Emirat Islam Afghanistan" - sebuah langkah yang belum pernah dilakukan oleh negara mana pun di dunia.

Ada juga seruan di Moskow untuk menghapus kelompok Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang mempelopori penggulingan Presiden Bashar al-Assad bulan ini, dari daftar kelompok teroris terlarang Moskow.

Pemimpin wilayah Muslim Rusia di Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada hari Senin mengatakan Rusia membutuhkan hubungan dengan otoritas Suriah yang baru untuk memastikan stabilitas dan mencegah bencana kemanusiaan. Kadyrov dipandang sebagai sekutu dekat Putin.

Moskow melihat ancaman keamanan besar dari kelompok militan Islam yang bermarkas di sejumlah negara dari Afghanistan hingga Timur Tengah, tempat Rusia kehilangan sekutu utamanya setelah jatuhnya Assad.

Penggulingan rezim Assad mengancam berakhirnya kehadiran Rusia di Timur Tengah dan pijakan militernya yang didambakan di wilayah Mediterania timur-- pangkalan angkatan laut Tartus dan, lebih jauh ke utara, Pangkalan Udara Hmeimim, keduanya dengan sewa 49 tahun yang diterima setelah Rusia membantu menyelamatkan rezim Assad pada tahun 2015.

Moskow telah menggunakan pangkalan-pangkalan ini untuk menantang supremasi Amerika dengan memproyeksikan kekuatan militernya di Mediterania timur dan mengklaim peran sebagai kekuatan dunia dengan kepentingan regional yang vital.

Dengan berakhirnya rezim yang bersahabat, pijakan militer Rusia di Mediterania terancam, tetapi ini tidak berarti bahwa Moskow akan menarik diri dari wilayah tersebut.

Kremlin, minggu ini, mengatakan bahwa Moskow sedang berhubungan dengan pimpinan baru di Suriah, di mana mereka berharap untuk mempertahankan penggunaan lapangan terbang dan pangkalan angkatan laut.

Rusia juga memiliki sejarah yang rumit dan berdarah di Afghanistan. Pasukan Soviet menyerbu negara itu pada bulan Desember 1979 untuk menopang pemerintahan Komunis tetapi terjebak dalam perang panjang melawan pejuang mujahidin yang dipersenjatai oleh Amerika Serikat.

Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev menarik pasukannya keluar pada tahun 1989, saat itu sekitar 15.000 tentara Soviet telah tewas.

Pada bulan Maret, orang-orang bersenjata menewaskan 145 orang di sebuah gedung konser di luar Moskow dalam sebuah serangan yang diklaim oleh ISIS. Pejabat AS mengatakan mereka memiliki intelijen yang menunjukkan bahwa kelompok cabang Afghanistan, ISIS Khorasan (ISIS-K), yang bertanggung jawab.

Namun, sekarang Taliban mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk menghapus keberadaan ISIS di Afghanistan. Namun, diplomat Barat mengatakan bahwa jalan gerakan tersebut menuju pengakuan internasional yang lebih luas terhenti hingga mereka mengubah arah dalam hal hak-hak perempuan.
Komentar

Taliban telah menutup sekolah menengah dan universitas untuk anak perempuan dan perempuan serta membatasi pergerakan mereka tanpa wali laki-laki. Taliban mengatakan bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka yang ketat terhadap hukum Islam.