Status 'Pecatan' PDIP Bikin Posisi Tawar Jokowi Lemah Bila Gabung Parpol Lain

Suara.com - Status Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi beban politik buat pribadinya, apabila kemudian memutuskan bergabung dengan partai politik lain.

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyebutkan bahwa label 'pecatan' akan membuat posisi tawar Jokowi menjadi negatif.

"Walaupun Jokowi diterima sebagai anggota atau kader sebuah partai politik, label pecat akan menjadi beban komunikasi politik bagi Jokowi ketika terjadi proses politik antarindividu dan antarfaksi di internal partai," katanya dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu(18/12/2024).

Emrus juga menyoroti bahwa kekinian belum ada partai besar yang secara kelembagaan menyatakan permohonan kepada Jokowi untuk bergabung dengan partainya.

Bahkan, ia menilai apabila ada partai yang menerima Jokowi, hal tersebut kemungkinan besar dilakukan dengan standar komunikasi politik yang normatif.

"Paling juga pihak partai mengatakan standart, yaitu bersedia menerima siapapun yang mau masuk ke partai asal sesuai dengan AD/ART partai," katanya.

Dalam situasi seperti itu, Emrus menilai apabila Jokowi bergabung dengan parpol, tidak akan secara langsung menempati posisi strategis yang mampu memengaruhi keputusan partai.

Tiga Kemungkinan

Menurutnya, Presiden RI ke-7 tersebut setidaknya hanya memiliki tiga kemungkinan langkah yang nampak masih ideal.

Pertama, menggantikan anak bungsunya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Namun, Emrus mempertanyakan apakah hal ini mungkin terjadi, mengingat Kaesang baru saja menjabat sebagai Ketua Umum PSI dengan dukungan internal yang kuat.

Kedua, mendirikan partai baru, misalnya Partai ProJokowi (Projo). Namun, Emrus menegaskan bahwa mendirikan partai baru membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Pertanyaan kritikal, apakah Jokowi sudah memiliki dana yang sangat-sangat besar itu?" ujarnya.

Selain itu, nama Partai Projo juga dapat menciptakan pengkultusan terhadap sosok Jokowi, yang berpotensi menjadikan partai tersebut bersifat sentralistik. Hal ini bertentangan dengan prinsip keberagaman pemikiran dalam demokrasi.

Ketiga, Jokowi bisa memilih untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga dan bermain dengan cucu-cucunya.

Langkah ini, menurut Emrus, dapat menjadi pilihan yang lebih bijak jika Jokowi memutuskan untuk benar-benar menjauh dari dunia politik setelah selesai menjabat sebagai presiden.