Suara.com - Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani turut menyoroti persoalan evaluasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sedang ramai jadi pembahasan publik.
Sebelumnya, terdapat banyak wacana untuk mengembalikan citra polisi, salah satunya usulan dari PDIP yang menyatakan bahwa Polri sebaiknya berada di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Ismail, usulan dari PDIP tersebut adalah bentuk kritik sangat keras, ia juga mengapresiasi usulan itu sebagai sebuah gagasan yang harus tumbuh sebagai diskusi pertukaran ide.
"Apakah kemudian akan menjadi sikap politik? Aktor-aktor politik?, ya biarkan diskursus publik yang mengawalnya," ujarnya sebagaimana dilansir Suara.com dalam video di kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (24/12/2024).
Dosen Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, juga menyatakan bahwa kritik dari PDIP suatu hal yang wajar. Menurutnya, PDIP sudah menemukan temuan di lapangan terkait adanya dugaan intervensi dari berbagai pihak.
"Apa yang disebut Parcok (Partai Coklat) oleh temen-temen PDIP itu kan sebenarnya bukan hanya merujuk pada polisi tapi juga pada ASN," katanya.
Ismail menegaskan, bahwa kritik ini harus ditanggapi dengan positif dan didiskusikan bersama, bukan kemudian gagasan itu diabaikan begitu saja.
"Subtansi kritik PDIP bukan wacana polisi di Kemendagri atau TNI, tetapi bagaimana masa depan demokrasi jika alat negara (polisi) itu dibiarkan," katanya lagi.
Menurutnya, proses politik harus tunduk pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, dan electoral justice.
"Salah satunya adalah memastikan bagaimana antara satu calon dengan calon lain memiliki jarak yang sama, dan juga memiliki jarak yang sama dengan kekuasaan," jelas Ismail.
"Nah, kalau ada satu calon memiliki jarak sangat dekat dengan kekuasaan maka sebenarnya prinsip electoral justice gugur," sambungnya.
Terakhir, Ismail menyatakan bahwa kritik dari PDIP sebenarnya adalah bagaimana kualitas proses demokrasi di Indonesia, khususnya pada Pilkada serentak lalu.
"Demokrasi kita dirusak oleh kekuatan-kekuatan lain yang memang dia (polisi) bukan aktor demokrasi, jadi sebenarnya ini cuma kritik terhadap proses demokrasi yang berlangsung," tambah dia. (Moh Reynaldi Risahondua).
TERPOPULER
