Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menjadi tersangka bukan barang baru. Pasalnya isu itu sudah santer sejak lama.
Bahkan, kata Ray, Hasto juga beberapa kali mencurigai ada pihak yang berupaya mentersangkakan dirinya lantaran berbeda pandangan dengan Presiden ke-7, Joko Widodo.
“Sudah lama Hasto ngomong begitu kan bahwa ada upaya untuk mentersangkakannya karena sudah berbeda dengan Pak Jokowi. Saya kira Hasto udah 2-3 kali berbicara soal itu,” kata Ray saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/12/2024).
Ray menilai, perkara hukum yang saat ini sedang menjerat Hasto, lekat dengan unsur politis. Siapa saja yang berupaya membuat narasi terhadap pemerintah bakal dijerat.
Tak hanya Hasto, lanjut Ray, Analis Militer dan Pertahanan Connie R Bakrie juga pernah dicari kesalahannya lewat kasus yang sudah berlalu bertahun lalu.
“Pola sekarang ini bahwa mereka yang berbeda dengan Mulyono dan juga mungkin dengan rezim yang sekarang Itu potensial dicari-cari salah hanya itu loh,” jelasnya.
![Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/06/78470-direktur-eksekutif-lingkar-madani-ray-rangkuti.jpg)
Hasto dijerat KPK sebagai tersangka dalam dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kemudian membantu pelarian terhadap Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron.
Ray menilai, penangkapan terhadap Hasto merupakan tidak mampunya KPK dalam menangkap tersangka utama dalam perkara ini, yakni Harun Masiku.
“Tidak masuk logikanya, kan aktor utama dari kasus ini Harun Masiku bersama dengan Pak Wahyu Setiawan, Hasto hanya sebagai penyerta. Harun Masikunya enggak ketangkap, penyertanya ketangkap,” katanya.
Baca Juga: Tak Cuma Cekal Hasto PDIP, KPK Larang Eks Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri, Sinyal Apa?
Ray juga menyebut, jika kasus ini sudah tidak memiliki bobot yang cukup menarik. Lantaran rentang waktunya sudah sangat lama. Baginya, saat ini KPK sebaiknya fokus dengan kasus ‘Blok Medan” yang sempat mencuat dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.
Blok Medan sendiri sebutan atau kode untuk Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden ke-7 Joko Widodo. Bobby saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.
“Maksud saya, yang mereka lakukan justru sebetulnya kasus ini layak ditempatkan menjadi kasus ke-8, ke-9 gitu loh bukan kasus utama gitu loh,” ucapnya.
“Menurut saya ya, sekarang kita tantang nih KPK Itu kasus Blok Medan itu bagaimana gitu, kan CSR BI yang kemarin mereka udah obrak-abrik kantornya selanjutnya bagaimana kelanjutannya,” imbuhnya.
