Suara.com - Pemerintah memberikan sinyal untuk kembali menggelar Nasional (UN) sebagai dasar pedoman kelulusan siswa.
Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan, penerapan UN tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan," kata Mu'ti kepada wartawan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Namun, dia belum dapat merinci skema yang akan diterapkan dalam pelaksanaan UN nanti.
Mu'ti juga tidak menyebutkan target waktu pelaksanaan dari UN, hanya menyampaikan baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru mendatang.
"InsyaAllah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya," kata Mu'ti.
Sebelumnya, UN dihapus pada masa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pelaksanaan UN terakhir dilakukan pada 2020, kemudian sejak 2021 resmi ditiadakan.
Pemerintah pun mengganti UN dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK).
AKM terdiri dari ujian kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi) yang digelar pada jenjang tengah yakni kelas 4, 8, dan 11.
Sementara itu, survei karakter ditujukan untuk mengukur dan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan dari siswa. Dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan opini siswa mengenai esensi dan konsep Bhineka Tunggal Ika.
TERPOPULER
