Klaim Jokowi Tak Pernah Minta 3 Periode, Guntur Romli PDIP: Hanya Jadi Bahan Tertawaan Publik

Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli menilai klaim Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang membantah tak pernah meminta perpanjangan masa jabatan ketika menjadi presiden tidak sesuai kenyataan.

Ia bahkan menilai, justru hal yang disampaikan Jokowi tersebut malah menjadi bahan tertawaan publik.

"Bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana tiga periode hanya menjadi bahan tertawaan publik," kata Guntur kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Justru, kata dia, apa yang telah disampaikan Jokowi tersebut bertentangan dengan sejumlah bukti.

Terlebih, Jokowi dianggap tak pernah menegur orang-orangnya yang menyuarakan tiga periode saat menjabat presiden.

Guntur kemudian menyebut sejumlah ketua umum partai politik saat itu, seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan serta dari PSI ikut menyuarakannya saat itu.

Selain itu, sejumlah menteri di Kabinet Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian juga ikut menyampaikannya.

"Kemudian melalui Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok 'musra' yang awalnya berniat mencari 'penerus Jokowi' tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode. Juga deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi," ujarnya.

Apalagi, kata dia, orang-orang tersebut justru diberikan amanah menjabat di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Bahlil Ngaku Dalang Presiden 3 Periode Adalah Dirinya, Bukan Jokowi: Kalau Sakit Kepala, Jangan Garuk di Kaki

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh," katanya.

Perbesar

Ia mengatakan, ada peran besar 'orang istana' dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana tiga periode dengan alasan yang mengada-ada.

Mulai dari Pandemi covid-19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945 hingga Sidang Istimewa MPR.

"Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022," katanya.

Sementara itu, kata dia, dalam beberapa kesempatan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi," katanya.