Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold 20 persen.
Namun, menurutnya, MK juga bisa menghapus ambang batas pencalonan di Pilkada.
"Setelah banyak pihak termasuk PKS mengajukan JR terkait PT 20 persen, akhirnya MKRI mengabulkan juga. Tentuk kami atau PKS menyambut baik, dan mendukung keputusan MK tersebut," kata HNW kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).
"Tetapi MK yang dengan keputusan terakhirnya itu menghapuskan berapapun angka PT sebagai bertentangan dengan Konstitusi, mestinya MK juga konsisten dengan menghapuskan berapapun angka treshold untuk Pilkada, karena MK masih memberlakukan angka treshold sekalipun sudah jauh di bawah 20 persen," sambungnya.
Ia mengatakan, MK seharusnya juga mengkoreksi keputusan sebelumnya yang menjadikan Pilpres dilaksanakan serentak dengan Pileg.
"Mestinya dipisahkan, karena Konstitusi tidak menyebut adanya Pemilu serentak. Mestinya dipisah spt saat Pemilu 2004 hingga 2014, Pileg diselenggarakan bulan Februari dan Pilpres diselenggarakan bulan Juni, itu perlu dilakukan oleh MK agar semua ketentuan MK betul-betul karena konsistensi menaati aturan Konstitusi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, agar DPR dalam masa sidang terdekat, untuk segera mengagendakan perubahan terhadap UU Pemilu dan Pilkada sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.
"Agar sesuai dengan spirit dan keputusan MKRI yang bersifa final dan mengikat itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
