Suara.com - Partai Buruh berencana mengusung kader sendiri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas suara alias presidential thershold.
Namun, wacana ini diyakini membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk bisa dijalankan.
Hal ini dikatakan Ketua Tim Hukum Partai Buruh, Said Salahudin. Said mengaku belum terpikir untuk pendanaan kader sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres).
"Kalau kita bandingkan dari itu, dari kemampuan finansial, partai buruh kan sekarang, sikapnya iya akan mencalonkan soal duitnya dari mana kita pikirin nanti," ujar Said di Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
Namun, ia menyatakan saat ini yang paling penting adalah sikap untuk maju dalam kontestasi politik nasional itu.
"Belum ketahuan juga duitnya dari mana. Tapi kita punya komitmen untuk itu. Itu kan juga masih butuh biaya," ucapnya.
Dana yang dibutuhkan ini, kata Said, bukan untuk politik uang alias money politic. Lebih kepada keperluan operasional hingga pendanaan kampanye nantinya.
"Sekarang biaya yang dimaksudkan adalah biaya operasional, kampanye, menyiapkan kampanye, belum lagi saksi," pungkasnya.
Baca Juga: Merasa Paling Dirugikan, Partai Buruh Mau Gugat Pemilih Pemilu Berdasarkan Alamat KTP
