Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkolaborasi membentuk tim untuk merumuskan program serta kebijakan bersama. Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
“Kami telah membentuk tim yang akan bekerja selama kurang lebih satu bulan, kemudian hasilnya akan disahkan dalam bentuk MoU,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf usai rapat bersama Menteri PPPA di kantor Kemensos, Jakarta, Senin, (13/1/2025).
Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa tim ini bertugas menyusun mekanisme kerja sama yang terstruktur antara Kemensos dan Kementerian PPPA, yang nantinya menjadi acuan di lapangan.
“Ada dua fokus utama, yaitu pencegahan dan respons terhadap kekerasan. Pencegahan dimulai dari keluarga sebagai basis utama,” katanya.
Sebagai contoh, ia menyoroti Program Keluarga Harapan (PKH) milik Kemensos, di mana Kementerian PPPA ingin menambahkan elemen edukasi untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.
“Edukasi ini akan diberikan kepada orang tua dan anak, agar pemahaman mereka meningkat,” tambahnya.
Selain pencegahan, tim ini juga akan merumuskan program untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif. Meskipun kerja sama kedua kementerian telah berjalan, kolaborasi ini diharapkan semakin terstruktur dan saling melengkapi.
“Dengan kerja sama ini, kami dapat memahami peran masing-masing kementerian dan memperkuat koordinasi dalam menangani kasus-kasus di lapangan,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo mendorong semua kementerian untuk berkolaborasi dan mengintegrasikan program demi efektivitas di masyarakat.
Baca Juga: Tertangkap! Balita Terbungkus Sarung di Bekasi Ternyata Dibunuh Pasutri Muda, Apa Motifnya?
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan membangun sinergi antara kementeriannya dengan Kemensos, mengingat banyak program yang saling beririsan.
“Kami akan memetakan kondisi di lapangan, khususnya terkait perempuan dan anak, agar kerja sama ini lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Arifah menambahkan bahwa kerja sama ini juga dapat melibatkan kementerian lain, sehingga pembagian tugas dalam menyelesaikan persoalan di lapangan menjadi lebih efektif.
“Kami ingin memastikan masalah-masalah di masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat melalui sinergi antar kementerian,” ujarnya.
Kementerian PPPA memiliki sejumlah program prioritas, termasuk “Ruang Bersama Indonesia” di tingkat desa yang berfokus pada penguatan keluarga dan komunitas desa. Selain itu, mereka juga mengembangkan fungsi Call Center Sapa 129 dan program satu data perempuan dan anak berbasis desa.
“Kami berharap kolaborasi ini memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, mengingat perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan,” tutup Arifah.
