Suara.com - Sebuah unggahan dari akun Instagram bernama “anjasayu2024” yang dibagikan pada Jumat (3/1/2025) menjadi perhatian luas di media sosial. Unggahan tersebut menampilkan video sosok Presiden Prabowo Subianto disertai narasi yang mengklaim adanya bantuan finansial kepada masyarakat berdasarkan kategori tertentu, seperti jumlah anak dan status pernikahan.
Dalam narasi unggahan tersebut, disebutkan bahwa masyarakat yang memiliki satu anak akan mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah, dua anak sebesar 15 juta rupiah, hingga bantuan khusus bagi remaja, pemuda, dan lansia. Unggahan ini mencantumkan nomor WhatsApp sebagai kontak untuk mengakses bantuan. Berikut isi narasi lengkapnya:
"Semoga Bisa Meringankan Perekonomian Rakyatku Tercinta. ini Real 100% bukan HOAK. Yang mau kami bantu silakan hubungi WhatsAPp kami 0813-6701-6822.
- Punya anak 1: 10 juta
- Punya anak 2: 15 juta
- Punya anak 3: 30 juta
- Belum Berkeluarga: 45 juta
- Pemuda putra 35 juta
- Remaja Putri 40 Juta
- Lansia: 25 juta”
Hingga Selasa (14/1/2025), unggahan itu telah disukai lebih dari 27.000 pengguna dan mengundang lebih dari 2.000 komentar.
Pemeriksaan Fakta
Mengutip Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), berdasarkan hasil pencarian gambar menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan gambar yang digunakan dalam video berasal dari sebuah video lama yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews pada Juni 2018. Dalam video aslinya, Prabowo Subianto memang tampil, tetapi konteksnya adalah peluncuran aplikasi penggalangan dana politik, bukan pemberian bantuan tunai.
Lebih lanjut, tim TurnBackHoax juga mengunggah video dari akun “anjasayu2024” ke alat analisis kecerdasan buatan (AI) milik Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa konten tersebut adalah hasil rekayasa digital dengan tingkat probabilitas mencapai 99,2 persen.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, unggahan yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan finansial berdasarkan jumlah anak dan kategori masyarakat lainnya adalah konten palsu atau fabricated content. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah mempercayai informasi tanpa sumber yang jelas.
Pihak berwenang juga diharapkan untuk mengambil tindakan terhadap penyebar hoaks seperti ini, mengingat dampaknya yang dapat meresahkan masyarakat.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Seragamkan Gaji DPR dan MPR dengan PNS
