Suara.com - Direktur UNRWA Philippe Lazzarini mengungkapkan bahwa Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) akan terus menyalurkan bantuan ke wilayah Palestina meskipun Israel berencana melarang operasinya pada akhir Januari lalu.
Israel telah mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur, meski ada kekhawatiran internasional. Sejak perang di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, UNRWA mendapat tekanan dari pejabat Israel.
"Kami akan tetap tinggal dan memberikan bantuan," ujar Lazzarini dalam konferensi di Oslo.
Ia menegaskan bahwa staf lokal UNRWA akan tetap memberikan bantuan darurat, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar di Gaza dan Tepi Barat.
Namun, larangan Israel akan membuat pekerjaan UNRWA semakin berbahaya, terutama karena tidak adanya komunikasi dengan otoritas Israel. Militer Israel telah melakukan operasi di Gaza selama 15 bulan, dan larangan ini akan mempersulit akses bagi staf non-Palestina UNRWA ke wilayah tersebut.
Badan ini dianggap sebagai tulang punggung operasi kemanusiaan bagi sekitar enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.210 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data resmi Israel yang dihimpun AFP. Sementara itu, serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan 46.707 orang, juga sebagian besar warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dinilai dapat diandalkan oleh PBB.
Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober, tetapi berbagai penyelidikan—termasuk yang dipimpin mantan Menlu Prancis Catherine Colonna—hanya menemukan beberapa "masalah terkait netralitas" tanpa bukti atas tuduhan utama Israel.
Baca Juga: Kesepakatan Damai Gaza Semakin Dekat, AS Optimis Tuntaskan Pekan Ini
