Suara.com - Kabar relokasi warga Gaza ke Indonesia heboh di media sosial. Informasi itu pun ditepis oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Kemlu menegaskan bahwa isu pemindahan warga Gaza ke Indonesi tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan atau pembahasan resmi Indonesia.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” tegas Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).
Pemerintah Indonesia menolak keras segala upaya yang mengarah pada pemindahan warga Gaza. Hal ini dinilai hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dan mengukuhkan pendudukan ilegal Israel atas wilayah tersebut.
“Indonesia tetap tegas dengan posisi bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” katanya.
Kemlu RI menilai bahwa solusi pemindahan warga Gaza hanya akan memperkuat strategi Israel dalam mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka. Pemerintah menegaskan pentingnya menghormati hak rakyat Palestina sesuai hukum internasional.
Indonesia juga mendorong penggunaan momentum gencatan senjata di Gaza untuk memulai dialog damai yang bertujuan mewujudkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.
Laporan Media Asing
Untuk diketahui, kabar rencana relokasi ini pertama kali mencuat melalui laporan NBC News. Media Amerika Serikat tersebut, pada Sabtu (18/1/2025), mengutip pernyataan seorang pejabat transisi kepemimpinan AS yang menyebutkan bahwa Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu tujuan relokasi sebagian dari dua juta warga Gaza.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa utusan Timur Tengah dari pemerintahan Donald Trump, Steve Witkoff, berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata sekaligus membahas solusi jangka panjang untuk konflik Gaza, termasuk relokasi warga Palestina.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa upaya relokasi warga Gaza tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri RI dan mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi tanpa dasar yang jelas.
