Suara.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin sidang di panel II sempat berkelakar mengenai kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 2 Kamarudin Muten dan Khairil Anwar yang menjanjikan umrah gratis.
Hal tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Awalnya, Saldi mempertanyakan materi kampanye pasangan Kamarudin-Khairil berupa spanduk yang menunjukkan adanya janji berupa bantuan Rp 2 juta per kartu keluarga, bantuan modal sebesar Rp 5 juta, hingga umrah gratis.
Menanggapi itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur Danny Sugara menjelaskan pihaknya menangani dugaan politik uang atau money politic dengan berkoordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memanggil terlapor untuk melakukan klarifikasi.
“Hasil pembahasan kedua bersama rekan-rekan Sentra Gakkumdu dapat kami sampaikan kesimpulan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini pihak 01, tidak ditindaklanjuti karena tindak terbukti sebagai tindak pidana ataupun pelanggaran daripada pemilihan,” tutur Danny.
Lebih lanjut, Danny mengonfirmasi bahwa dalam visi dan visi pasangan Kamarudin-Khairil memang terdapat janji politik berupa bantuan sebesar Rp 2 juta hingga Rp 50 juta. Saldi lantas bertanya soal janji umrah gratis.
“Yang Rp 2 juta ada ya, Rp 2 juta sampai dengan Rp 50 juta. Oke, yang umrah gratis?” tanya Saldi.
Belum sempat Danny menjawab pertanyaannya, Saldi melanjutkan dengan kelakar soal janji umrah gratis pada event politik.
“Ini yang umrah, umrah gratis kayak gini dalam event politik ini nggak diterima Tuhan itu hahaha,” canda Saldi.
“Doakan saja begitu kalau ada. Masa pergi beribadah di event politik begitu? Kalau ada, ya kan,” tambah dia.
Menjawab pertanyaan Saldi, Danny menyebut bahwa pihaknya tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran lantaran menjanjikan umrah gratis.
“Tidak ada laporan ke Bawaslu, yang mulia,” tandas Danny.
TERPOPULER
