Suara.com - Muhammadiyah menegaskan akan tetap bersikap kritis meski diberikan izin mengelola tambang oleh pemerintah.
Pernyataan itu ditegaskan Perwakilan Muhammadiyah Syahrial Suwandi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baleg DPR membahas Revisi UU Minerba di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Syahrial menegaskan hal itu usai menjawab pertanyaan salah satu Anggota Baleg DPR RI.
"Menanggapi tadi pertama saya mulai dengan apakah itu sogokan dan menghilangkan rasa kritis Muhammadiyah. Alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah tetap kritis. Dan insyaAllah akan berlanjut terus. Karena Muhammadiyah sadar ikut melahirkan republik Ini. Itu pertama," katanya.
Ia lantas menjelaskan, sejumlah pergulatan bagaimana Muhammadiyah akhirnya memutuskan bisa menerima izin mengelola tambang.
"Itu kami dari mulai diskusi internal menghadirkan para ahli, baik itu yang setuju maupun tidak setuju, sampai mengadakan, seperti muktamar."
Ia mengungkapkan dalam diskusi yang menghadirkan Pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia itu terjadi perdebatan sengit.
"Akhirnya dengan segala pertimbangan, Muhammadiyah menerima, dengan catatan yang kritis juga," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Muhammadiyah juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan tambang.
Baca Juga: Pembajakan Konstitusi dan Sesat Pikir Wakil Rakyat Izinkan Kampus Kelola Tambang
"Muhammadiyah mencoba melihat apa yang harus dilakukan. Baik itu pada tataran kebijakan maupun pada tataran teknis pada pelaksanaan nantinya kalau memang kita masukan pada operasional nanti," katanya.
Tak hanya itu, ia menegaskan, hingga kekinian akan tetap melakukan diskusi dan evaluasi.
"Tetap kami lakukan untuk melihat bagaimana, bisakah Muhammadiyah di saat mengelola tambang tidak seperti tambang yang ada. Dalam tanda petik, nakal mungkin. Kenapa, karena kami juga percaya dan melihat bagaimana kalau tambang itu dikelola dengan baik dan benar," katanya
"Jadi yang selalu muncul ke permukaan selama ini adalah ganbaran-gambaran pengelolaan tambang yang tidak benar, kita sulit membedakan ini tambang rakyat atau tambang mengatasnamakan rakyat yang sebetulnya ilegal," sambungnya.
Sebelumnya dalam rapat, Anggota Baleg DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menanyakan PBNU dan PP Muhammadiyah terkait apakah pemberian izin usaha tambang ke ormas keagamaan adalah bentuk sogokan dari pemerintah.
Menurutnya, apakah ormas keagamaan itu dapat tetap kritis ke pemerintah setelah menerima kebijakan izin usaha tambang.
"Apakah ormas dan juga APNI ini setuju kalau dikatakan, bahwa kalau nanti UU ini jadi, ini adalah sogokan pemerintah kepada civil society, perguruan tinggi dan juga tadi berbagai elemen yang dimasukkan di sini? "Apakah setuju ini dianggap sebagai sogokan?" tanya Saleh.
Bukan tanpa sebab, pasalnya, ia mengaku melihat ada narasi beredar pemberian izin usaha tambang ini untuk membungkam ormas keagamaan dan perguruan tinggi mengkritik pemerintah.
