Suara.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan para bupati/wali kota.
Pada diktum pertama presiden menguinstruksikan jajaran untuk melakukan peninjauan ulang sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja mulai dari kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, kemudian APBD 2025, dan transfer ke daerah dalam APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara dalam diktum kedua, Inpres tersebut menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,95 triliun.
Menanggapi terbitnya Inpres tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan perlu mengencangkan ikat pinggang dalam rangka penghematan.
"Kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung. Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," kata Prasetyo.
Prasetyo tidak memungkiri bahwa anggaran hasil penghematan tersebut nantinya bisa dialihkan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).
"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, ini alhamdullilah MBG sudah berjalan namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Prasetyo.
"Tentu ada konsekuensi, mungkin butuh penambahan biaya sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sambung Prasetyo.
TERPOPULER
