Suara.com - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tidak jemawa, meski mendapatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Neni menilai bahwa pemerintahan era Prabowo memiliki banyak tugas berat menanti.
Terlebih lagi mengenai belum terlihatnya upaya serius dalam memberantas korupsi. Jika tak kunjung ada terobosan dalam hal ini, bukan tidak mungkin kepuasan publik bakal merosot.
"Saya kira pemberantasan korupsi ini berada di titik ekstrem. Pemberantasan korupsi saat ini kita tahu itu masih hanya setengah hati," ujar Neni dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
Neni mengatakan, eks Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meninggalkan rapor merah dalam pemberantasan korupsi.
Bahkan, Jokowi menjadi salah satu finalis tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
"Tentu saya kira akan menjadi tantangan yang serius di periodenya Pak Prabowo, karena di eranya Pak Jokowi itu menyisakan catatan kelam terkait dengan pemberantasan korupsi," ucap Neni.
Karena itu, Prabowo perlu menjaga sikap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sebab, Prabowo pernah mengeluarkan pernyataan akan memaafkan koruptor bila bertobat dan mengembalikan hasil rampasan negara.
"Dalam komunikasi itu kan irreversibel, apa yang sudah disampaikan itu tidak mungkin bisa ditarik lagi, meskipun memang bisa diperbaiki. Nah ke depan tentu saja menjaga komunikasi publik dengan tidak melempar isu-isu yang kontraproduktif di masyarakat," katanya.
Baca Juga: 100 Hari Prabowo-Gibran, ICW: Agenda Antikorupsi Cenderung Berbalik Arah
