Infografis
Selain itu, elemen utama dalam indikator kesejahteraan sosial, yakni sektor ekonomi juga mengalami pasang surut karena ketidakpastian perekonomian global dan pemulihan dari pandemi Covid-19 yang berjalan lambat.
Akibatnya, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja, ketidakpastian usaha pelaku usaha kecil menengah dan penurunan daya beli masyarakat.
“Terjadi kemerosotan kelas menengah yang cenderung menjadi kelas bawah,” katanya.
Selain itu Gerakan Nurani Kebangsaan juga menyoroti soal demokrasi Indonesia. Menurut Sinta, demokrasi yang berkualitas yakni mensyaratkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sebuah tatanan yang mampu memastikan ruang kebebasan warga disertai dengan berjalannya alat-alat negara sebagai penggerak utama mandat dan amanat warga negara,” ujar dia.
Sinta melihat, dalam beberapa tahun terakhir, praktik demokrasi di Indonesia mengalami kemuduran. Hal itu ditanfai dengan penyempotan ruang penyampaian pendapat bagi warga dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
“Beberapa tahun terakhir praktik demokrasi kita masih ditandai dengan menyempitnya ruang berekspresi warga, kekerasan oleh aparat penegak hukum. Serta penggunaan peraturan perundangan untuk kepentingan kekuasaan dan bisnis, bukan untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama,” jelasnya.
“Situasi khusus terjadi di Papua, eskalasi kekerasan tidak mereda, kemiskinan dan ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam serta terbatasnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” tambahnya.
Jelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan beberapa pesan berikut:
Baca Juga: KIKA Soroti Dampak Impunitas terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil di Indonesia
1. Demokrasi sebagai manifestasi 'dari, oleh, dan untuk rakyat' merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya;
