Kawal di DPR, Puan Sebut Program MBG Harus Diperbaiki Meski Survei Tingkat Kepuasan Publik ke Prabowo Tinggi

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, buka suara soal tinginya kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo Subianto. Puan mengatakan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan bagi Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya.

Puan menuturkan angka kepuasan publik terhadap Presiden sebesar 79,3 persen menjadi tantangan karena penilaian tersebut baru mencakup 100 hari kerja. Adapun survei tersebut dirilis pada tanggal 27 Januari 2025 oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

"Ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ketua DPP PDIP itu mengapresiasi Presiden Prabowo terkait dengan hasil survei tersebut. Namun, dia mengingatkan agar program-program pemerintah ke depannya harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dia merespons mengenai berbagai masalah terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, program tersebut merupakan program baru yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan oleh Pemerintah.

DPR, lanjut dia, memberikan kesempatan tersebut kepada Pemerintah agar terus memperbaiki program tersebut yang memiliki berbagai problem teknis di lapangan.

"Jadi, kami tetap kawal di DPR agar Pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak," kata dia.

Hasil Survei

Sebelumnya lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

Indikator Politik juga menyatakan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia akan berakhir, terlebih ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

Survei tersebut dilaksanakan pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan. (Antara)