Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025) siang.
Turut mendampingi kepala negara dalam pertemuan, di antaranya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Usai pertemuan, Amran mengatakan JK turut memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.
"Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami," kata Amran di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Melalui pertemuan antara Prabowo dan JK, Amran membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam serta memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.
Amran mengungkapkan produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.
Dengan surplus yang cukup besar, Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.
"Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," ujar Amran.
Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga.
Baca Juga: Sudah Bertemu Presiden Prabowo Semalam, Dasco Kembali Temui Prabowo Sore Ini
Menurut Amran, Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan.
"Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh bapak presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut,” kata Amran.
