Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan, Bakal Dipimpin Langsung Kapolri?

Suara.com - Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi lainnya pada pekan depan.

Namun, siapa yang akan memimpin sidang etik terhadap para terduga pelanggar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal itu masih menunggu keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, ketiga terduga pelanggar saat ini masih menjalani pemeriksaan. Sidang etik akan digelar setelah proses pemeriksaan tersebut rampung.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir memastikan seluruh terduga pelanggar lainnya tetap akan menjalani sidang etik. Polri akan mengumumkan jadwal masing-masing sidang setelah ditentukan.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.

Terkait sosok yang akan memimpin sidang, Isir menyebut perangkat atau komposisi Komisi KKEP akan ditentukan Kapolri. Meski demikian, ia belum memastikan apakah Kapolri akan memimpin langsung sidang etik terhadap Listyo.

“Siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” jelas Isir.

Ia kemudian mencontohkan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta, yang merupakan perwira tinggi Polri bintang dua.

Sidang Ahrie dipimpin oleh pejabat bintang tiga. Menurut Isir, komposisi serupa dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan perangkat sidang terhadap terduga pelanggar lainnya.

“Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” katanya.

Ahrie Sonta Dipecat

Sebelumnya, Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sidang tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Ia telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Selain Ahrie, Listyo dan dua perwira tinggi lainnya masih harus menjalani proses pemeriksaan etik. Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.

Dugaan penyadapan disebut berlangsung selama sekitar satu tahun, yakni pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.